PERDAMAIAN DALAM PERADILAN

PERDAMAIAN DALAM PERADILAN

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini


A. Upaya Perdamaian

Yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, manjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.[1]

Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

Jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (pasal 130 HIR., 154 R.Bg). pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR.

B. Perubahan Gugatan

Perlu diketahui bahwa, perubahan gugatan yang dimaksud disni adalah perubahan tentang “petita” nya atau “tuntutan” nya, misalnya semula menuntut dua hal, kini akan diubah menjadi tiga hal. Juga bisa, misalnya semula menuntut tentang nafkah istri, kini diubah menjadi menuntut cerai sekaligus nafkah istri dan nafkah iddah dan sebagainya[2].

Perubahan gugatan, termasuk penambahan atau pengurangan tidak diatur dalam HIR atau R.Bg. oleh karena itu, menurut Prof. Subekti, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung), cukuplah berpendapat bahwa perubahan, termasuk penambahan dan pengurangan gugatan diperkenankan, asal perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak. Dalam hal ini kata beliau, kepada pihak tergugat diberikan seluas-luasnya untuk membela dirinya dengan sebaik-baiknya.[3]

Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum  secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 RV; asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan)

Perubahan gugatan dilarang[4]:

a)        apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain)

b)        penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah

C.    Pembacaan Gugatan

Pembacaan surat gugatan ini selalu oleh penggugat atau kuasa hukumnya, kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkannya kepada panitera sidang. Setelah dibacakan surat gugatan, majelis hakim menanyakan kepada tergugat apakah surat gugatan yang dibacakan sudah dipahami atau belum. Kalau belum poin mana yang belum dipahami dan selanjutnya majelis hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang belum diketahui tersebut.

Selesai gugatan dibacakan, majelis menganjurkan damai dan kalau tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan dengan menanyakan kepada tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis dan kalau akan menjawab tertulis apakah sudah siap atau memerlukan waktu beberapa lama untuk itu.

D.    Jawaban Tergugat

Dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat (2) HIR (pasal 145 ayat (2) R.Bg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun lisan[5]. Jawab tergugat dapat berupa pengakuan, dan dapat juga berupa bantahan (verweer).

Pengakuan berarti kebenaran isi gugatan penggugat, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, sehingga kalau tergugat membantah, penggugat harus membuktikan[6]. Walaupun pengakuan diberikan oleh salah satu pihak yang beperkara, namun merupakan alat bukti.b oleh karena itu akan dibicarakan lebih lanjut dalam uraian mengenai pembuktian.

E.     Replik Tergugat

Tahapan berikutnya setelah tergugat menyampaikan jawabannya adalah menjadi hak pada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan (replik) atas jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Kemungkinan dalam tahap ini penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya, atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat.

F.     Duplik Tergugat

Apabila penggugat telah menyampaikan repliknya, dan tergugat dalam tahap ini diberikan kesempatan untuk menanggapi replik penggugat. Isinya membantah jawaban sekaligus replik penggugat. Yang perlu diketahui bahwa acara jawab menjawab (replik-duplik) dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara penggugat dan tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.

Perlu diingatkan bahwa hak bicara terakhir di depan sidang selalu pada tergugat, jadi replik-duplik belum akan berakhir sepanjang tergugat masih ada yang akan dikemukakannya, kecuali kalau menurut majelis sudah tidak lagi relevan.

G. Arti Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran.
peristiwa yang dikemukakan. (Riduan Syahrani, 1988:55) Membuktikan adalah keyakinan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. (R. Subekti, 1982:78).

Membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis

Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional

Di sini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.

b. Kepasvtian yang didasarkan atas pertimbangan akal. Kepastian ini disebut conviction raisonance.

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis:

Membuktikan dalam arti yuridis ini tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Suyling maka membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya. Suatu peristiwa yang tidak tergantung para tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah. (Sudikno Mertokusumo, 1981:101-102).

H. Beban Pembuktian

Pasal 163 HIR / 283 RBG mengatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu kewajiban membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.[7]

Dari ketentuan diatas, maka beban pembuktian harus dilakukan dengan dalil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti secara mutlak menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan. Dari ketentuan tersebut yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwanya saja, melainkan juga suatu hak.

Sebagai contoh: dalam soal warisan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat bahwa harta warisan belum di bagi dan ia menuntut bagiannya. Pihak tergugat mengatakan itu tidak benar, karena harta warisan sudah dibagi. Dalam hal ini tergugat dibebankan pembuktian bahwa harta warisan tersebut sudah di bagi. Jika penggugat dibebankan untuk membuktikan secara negatif bahwa harta warisan tersebut belum dibagi, maka akan sangat berat baginya.

Dengan kata lain kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani pembuktian. Penggugat yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut, sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa atau kejadian-kejadian yang menimbulkan hak yang dituntutnya ia harus dikalahkan. Sebaliknya, jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang menghapuskan hak yang dibantahnya maka ia harus dikalahkan.

Jadi di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan kejadian nyata harus diperhatikan secara seksama oleh hakim tersebut.

I. Hal-Hal Yang Perlu Di Buktikan

Yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara bukanlah hukumnya akan tetapi peristiwanya atau kejadian-kejadiannya. Mengenai hukumnya, tidak perlu dibuktikan karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan diterapkan baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya. Karena itu hakim harus melakukan kajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting (relevant) dan mana yang tidak penting (irrelevant). Peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan, sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan.

J. Hal-Hal Yang Tidak Perlu Di Buktikan

1. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan.

2. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan.

3. Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (peristiwa notoir = notoir feiten).

Menurut Asser – Anema – Verdam, dalam beberapa hal maka peristiwanya tidak perlu di buktikan atau diketahui oleh hakim. Ini disebabkan karena peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yang berarti bahwa kebenaran peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam hal-hal di bawah ini peristiwanya tidak perlu dibuktikan.

  1. Dalam hal dijatuhkan putusan Verstek, karena tergugat tidak datang maka peristiwa yang menjadi sengketa yang di muat dalam surat gugatan tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya tergugat dijatuhkanlah putusan Verstek oleh hakim.
  2. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut.
  3. Dengan telah dilakukannya sumpah decisoir, sumpah yang bersifat menentukan maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
  4. Telah menjadi pendapat umum bahwa dalam bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan referte, maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian. (Sudikno Mertokusumo, 1981:99).

K. Alat-Alat Bukti

Alat-alat bukti menurut pasal 284 RBG / 164 HIR / 1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1.  Surat

Alat bukti tulisan atau surat diatur pada pasal 165 – 167 HIR / 282 – 305 RBG dan pasal 1867 – 1894 KUHPerdata.

Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang biasa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya.
Alat bukti tulisan atau surat yaitu seperti akta.

Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta terbagi menjadi dua macam yaitu:

– Akta otentik dan

– Akta di bawah tangan

Akta otentik yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu. (Pasal 165 HIR / 285 RBG / 1870 KUHPerdata).

Pengertian akta otentik dapat juga dilihat pada pasal 101 huruf a UU No 5 / 86 tentang peradilan tata usaha negara.  Pejabat yang berwenang membuat akta otentik ialah notaris, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, panitera pengadilan, pegawai pencatat perkawinan.

Dengan demikian akta otentik ini dibagi atas dua macam, yaitu:

– Akta otentik yang dibuat oleh pejabat (acte abibtelijk)

– Akta yang dibuat dihadapan pejabat (acte partij).

Kemudian akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.  Akta di bawah tangan yatu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya (Pasal 101 huruf b UU No 5 / 86 tentang peradilan tata usaha negara) Dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani serta dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum. (Pasal 1 stbl. 1867 No 29 / 286 (1) RBG / 1878 KUHPerdata).

Jika tanda tangan suatu akta dibawah tangan sudah diakui atau dianggap diakui menurut Undang-Undang, maka akta tersebut bagi yang menandatangani (mengakui) ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. (Pasal 1 b ordonansi 1867 No 29 / 288 RBG / 1875 KUHPerdata).

Jika seorang tidak mengakui tulisannya atau tanda tangnnya atau jika ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak darinya menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu, maka hakim dapat memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa di hadapan hakim pidana. (Pasal 290 RBG / Pasal 3 stb. 1867 No 29).

Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli. Jika akta yang asli itu ada, maka salinannya atau ikhtisannya hanya boleh dipercaya jika sesuai dengan akta asli, yang selalu diminta agar di perlihatkan. (Pasal 301 (1) dan (2) RBG / 188 KUHPerdata).

2.  Saksi

Dalam hal ini diatur dalam pasal 168 – 172 HIR / 306 – 309 RBG / 1895 – 1912 KUHPerdata).

Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. (Pasal 169 HIR / 306 RBG / 1905 KUHPerdata). Istilah hukumnya adalah Unus Testis Nullus Tertis artinya suatu saksi dianggap bukan saksi. Ini berarti suatu peristiwa dianggap tidak terbukti apabila hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja. Supaya peristiwa itu terbukti dengan sempurna menurut hukum, keteranganseorang saksi itu harus dilengkapi dengan alat bukti lain misalnya surat, persangkaan, pengakuan atau sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, maka pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, meskipun ada dua orang saksi suatu peristiwa dapat dikatakan meyakinkan apabila hakim mempercayai kejujuran saksi-saksi tersebut.

3.  Persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. (Pasal 1915 KUHPerdata).

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa berprasangka itu bukanlah sebagian alat bukti yang dijadikan alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu melainkan alat-alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat atau pengakuan suatu pihak yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang dan nyata misalnya karena ada peristiwa A dianggap juga ada peristiwa B kesimpulan ini dapat ditarik oleh Undang-udang sendiri atau hakim.

Ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut Undang-Undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 1915 KUHPerdata) atau dikenal dengan istilah persangkaan hakim.

4.  Pengakuan

Diatur dalam pasal 174 – 176 HIR / 311 – 313 RBG / 1923 – 1928 KUHPerdata.
Menurut R. Subekti, sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak diakui oleh pihak lain, maka pihak yang mengajukan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya. Dengan diakui dalil-dalil itu tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil-dalil yang dikemukakan itu diakui, dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah merupakan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu.

5.  Sumpah

Diatur dalam pasal 155 – 158 dan 177 HIR / 182 – 185 dan 314 RBG / 1929 – 1945 KUHPerdata).

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan di hukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan peradilan. (Sudikno Mertokusumo, 1981:148-149).

Kesimpulan

Dalam tahapan-tahapan pemeriksaan perkara/persidangan diatas ada beberapa hal yang dilakukan yaitu upaya perdamaian, perubahan gugatan, jawaban tergugat, replik tergugat, duplik tergugat. yang mana kesemua itu mempunyai penjelasan sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, manjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.

Perubahan gugatan, termasuk penambahan atau pengurangan tidak diatur dalam HIR atau R.Bg. oleh karena itu, menurut Prof. Subekti, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung), cukuplah berpendapat bahwa perubahan, termasuk penambahan dan pengurangan gugatan diperkenankan, asal perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak. Dalam hal ini kata beliau, kepada pihak tergugat diberikan seluas-luasnya untuk membela dirinya dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya Pembacaan surat gugatan ini selalu oleh penggugat atau kuasa hukumnya, kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkannya kepada panitera sidang.

            Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran.



[2] Raihan A. Rasyid. 1991. Hukum Acara Peradilan Agama. PT. Rajapersindo Persada. Hal. 120

[3] Prof. Subekti, S.H. 1977. Hukum Acara Perdata. Bina cipta. Bandung. Hal. 67-68

[5] Sudikno Metro Kusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta. Hal, 119-120

[6] M.A. 27 Oktober 1971 no. 858 K/Sip/1971, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I, hal. 108

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: