LANDASAN DASAR RPJP PROVINSI ACEH

LANDASAN DASAR RPJP  PROVINSI ACEH

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

 

 A.     Proses RPJP Aceh    

Perjalanan sejarah Aceh menggambarkan sebuah mosaik tersendiri. Pada abad ke 17, Aceh merupakan kawasan yang maju dan menjadi pusat perdagangan regional. Aceh pada saat itu bercirikan perkotaan dimana kekuatan ekonominya dikuasai oleh saudagar setempat dan ditopang oleh kepemimpinan yang kuat dan efektif.

Setelah mencapai masa keemasannya, Aceh kemudian memasuki periode konflik dimana negara-negara imperialis dan kolonialis berkeinginan menjajah Aceh. Periode ini membawa Aceh dalam posisi defensif sehingga selama periode ini kemegahan dan keunggulan budaya, ekonomi perdagangan menjadi suram karena semua energi difokuskan pada perlawanan.

Setelah perang kemerdekaan, rakyat Aceh kembali mengalami konflik berkepanjangan. Kondisi konflik tersebut dirasakan seperti tidak akan berhenti sampai terjadinya Bencana Gempa dan Tsunami pada 26 Desember 2004 di Samudera Hindia 150 Km dari pesisir barat Aceh. Bencana ini yang meluluh-lantakkan negara-negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan menelan korban di Aceh sebesar 170.000 jiwa. Dibalik masifnya kerusakan akibat bencana ini terbit sebuah harapan baru untuk membangun kembali Aceh yang lebih baik. Hal ini dikarenakan dengan simpati dunia yang luar biasa dalam membangun Aceh dan yang lebih penting adalah berakhirnya konflik berdarah dan terwujudnya perdamaian Aceh melalui sebuah penandatangan MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Berdasarkan kenyataan di atas, Aceh mengalami sebuah mosaik siklis yang diawali dengan masa kejayaan kemudian diikuti masa kesuraman dan sekarang ini mulai melangkah menuju pada posisi atas dari mosaik siklis dan memulai perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Saat ini, Aceh ibarat ground zero atau kertas putih yang seharusnya seluruh komponen rakyat Aceh menulis keinginannya tentang Aceh di masa yang akan datang.

Atas pemahaman inilah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Aceh (RPJPA) disusun. Dalam penyusunannya, serangkaian firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim Ayat 24-25, “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik; akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya  pada setiap musim  dengan seizin Tuhannya “, menjadi filosofi dasar. RPJPA diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang berdasarkan realita atau membumi, mempunyai arah yang jelas dan visioner, dan bertahap dalam pelaksanaannya serta mempunyai target hasil pada setiap tahapan.

RPJPA  Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan makro dan berwawasan dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

Dokumen RPJPA Tahun 2005-2025 ini merupakan lanjutan dari rangkaian dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya selama hampir tiga dekade proses pembangunan daerah.  Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah Daerah Aceh (sebelumnya disebut Daerah Istimewa Aceh dan Nanggroe Aceh Darussalam), telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut memuat tahapan-tahapan dan sekaligus dasar-dasar bagi proses pembangunan melalui implementasi program dan proyek/kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Aceh.  Kendati demikian, proses pembangunan daerah berlangsung dalam situasi dan kondisi yang terus berubah secara dinamis.

RPJPA Tahun 2005–2025 ini merupakan peletakan dasar-dasar pembangunan dan juga lanjutan dari upaya pembaruan untuk mewujudkan visi pembangunan Aceh menuju masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam, sekaligus bagian dari upaya untuk mengatasi ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia, melalui pemanfaatan seluruh potensi sumberdaya yang ada, pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, serta didasari oleh kerjasama yang sinergis dan harmonis dari seluruh komponen yang ada di Provinsi Aceh.

B.    Maksud RPJP Aceh

RPJPA Tahun 2005-2025 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

  1.    Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dunia usaha, dan masyarakat dalam menentukan program prioritas dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA);
  2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa mendatang; dan
  3.  Menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

C.    Tujuan RPJP Aceh

RPJPA Tahun 2005-2025 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

  1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Aceh;
  2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan  fungsi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota  sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
  3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi Daerah serta Nasional;
  4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
  5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

D.    Landasan Penyusunan RPJP Aceh

Penyusunan RPJPA Tahun 2005-2025 ini dilandaskan pada beberapa  ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain :

  1.  Undang-Undang    Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  9.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  10.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana   Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005 -2025;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  17. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
  20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
  21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolan Keuangan Aceh;
  22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

E.     Sistematika Penyusunan

RPJP Aceh Tahun 2005–2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I  : PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

1.2.      Maksud dan Tujuan

1.3.      Landasan Penyusunan

1.4.      Sistematika Penyusunan

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

2.1.      Kondisi Saat Ini

2.2.      Analisis Isu-isu Strategis

BAB III: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2005-2025

BAB IV: ARAH KEBIJAKAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN

4.1.      Arah Kebijakan

4.2.      Kaidah Pelaksanaan

BAB V            : PENUTUP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: