POLITIK HALUSINASI

Thu, Dec 9th 2010, 09:48

Politik Halusinasi

HIRUK-pikuk wacana raqan Wali Nanggroe saat ini, sungguh memberikan inspirasi untuk mengetahui tentang bagaimanakah keberadaan keturunan sultan Aceh dan para Walinya?

Jika kita merujuk pada katagori wikipedia.org, maka ada empat dinasti sepanjang era Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu: Dinasti Makota Alam, Dinasti Darul-Kamal, Sultan asing (Melayu dan Arab), dan Sultan Aceh keturunan Bugis. Lalu, pertanyaannya, bagaimanakah keberadaan wangsa-wangsa politik itu hingga saat ini? Di manakah keberadaan keturunan mereka?

Andaikan pertanyaan itu terlalu surut ke masa lalu, maka kita perhatikan saja wangsa yang terakhir memerintah dalam kesultanan Aceh adalah wangsa Bugis. Sultan dari wangsa Bugis yang terakhir, yang sekaligus juga sultan yang terakhir adalah Sultan Muhammad Daud Syah (1874-1903) yang wafatnya pada tanggal 6 Februari 1939 di Jakarta. Di manakah keberadaan keturunan Sultan Muhammad Daud Syah ini?

Ketika Sultan Muhammad Daud Syah diangkat sebagai raja pada 1874,ia berada di bawah perwalian Tuanku Hasyim, yang memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan hingga sultan baligh. Tuanku Hasyim adalah pimpinan dari dewan yang memiliki kewenangan bertindak atas nama Sultan. Dewan itu, selain Tuanku Hasyim yang menjabat pimpinan, antara lain terdiri dari Panglima Polem (Sagi XXII Mukim), Cut Lamreueng (Sagi XXVI Mukim), dan Cut Banta (Sagi XXV Mukim), sebagaimana dikisahkan oleh Mohammad Said dalam Aceh Sepanjang Abad. Lalu, di manakah keberadaan keluarga para Dewan Wali Raja untuk Sultan Muhammad Daud Syah ini?

Pertanyaan sederhana ini muncul karena 2 hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, hampir melampaui akal sehat manakala sebuah masyarakat yang sangat kuat memelihara sejarah lisan-terutama sejarah politiknya-namun tiba-tiba di dalam khazanah memori itu sama sekali tak menyebutkan alkisah tentang sultannya yang terakhir. Bahkan, dengan dunia silaturrahmi saya yang sempit, saya sama sekali kehilangan kisah tentang Sultan Muhammad Daud Syah dan keturunannya.

Kedua, jika saya memperhatikan kaidah, Adat bak Po Teumeureuhom, maka dengan sendirinya kisah-kisah tentang Sultan Muhammad Daud Syah dan Dewan Wali Raja beserta keluarganya menjadi sangat penting dalam konteks kehidupan di Aceh saat ini.

Adat pastilah berada dalam kisah kehidupan mereka. Tentunya, Sultan Muhammad Daud Syah membawa serta adat Aceh ke mana pun ia berada semasa hidupnya. Meskipun dalam posisi politik yang terbatas, Sultan tentunya menerapkan dan mewariskan pengetahuan tentang adat Aceh pada lingkup kerabatnya. Masih ada pertanyaan yang penting lainnya, di antaranya, apakah ketika Sultan telah dewasa, yang secara otomatis memegang otoritas adat, maka Sultan tetap menjalankan pemerintahan walau hidup berada dalam sangkar besi kolonial? Demikian pula dengan para Panglima Saginya, apakah setelah menjalankan fungsi kewalian raja, maka para Panglima Sagi itu kembali menjalan peran politik sesuai dengan kewenangannya, seperti dewan politik, dalam konteks politik Aceh yang sedang konflik?

Apalagi adat dalam konteks Aceh saat itu, agaknya tidaklah diartikan sesempit saat ini, yang cenderung dilingkupkan sebagai ritual atau tradisi yang berkenaan dengan tatatan sosial semata. Bahkan ruangnya masih dipersempit lagi, yakni di wilayah pedesaan.

Mungkin, adat dalam pengertian yang menjadi otoritas sultan-sultan Aceh itu mencakup sistem politik, atau hal-hal yang berada di luar hukum Islam yang menjadi otoritas Syiah Kuala (ulama). Karena memang, sejak perkembangan sistem politik Islam menyerap tradisi politik lokal (setempat), maka maujud akhirnya adalah berupa sistem politik kesultanan dengan pembagian wilayah otoritas yang jelas antara sultan dan ulama, antara militer dan sipil.

Seturut nalar politik Aceh bahwa “Adat bak Po Teumeureuhom”, maka hilangnya kisah-kisah tentang “Po Teumeureuhom” dari khazanah sejarah lisan Aceh yang dimiliki oleh generasi sekarang menunjukkan bahwa ada diskontinuitas perihal kelanjutan adat Aceh dalam kehidupan di Aceh hingga saat ini. Bila dirumuskan dalam pertanyaan, apakah adat Aceh yang berkembang dan berusaha terus dilanjutkan dalam kehidupan hingga saat ini adalah kelanjutan dari Adat yang menjadi otoritas “Po Teumereuhom” tersebut? Dalam hal ini, secara historis bahwa “Po Teumeureuhom” Aceh yang terakhir adalah Sultan Muhammad Daud Syah.

Lalu, bila hal itu diletakkan dalam dinamika politik Aceh dewasa ini, maka adat berpolitik yang berkembang adalah bukan adat politik yang diwariskan oleh “Po Teumeureuhom”. Adat berpolitik di Aceh saat ini adalah adat yang baharu, yang bukan kelanjutan atau bukan dikembangkan dari adat berpolitik yang lama.

Demikian pula, para Panglima Sagi terakhir, yang menjadi Dewan Wali Raja, tentunya mewariskan adat pada para kerabatnya, meskipun mereka telah hilang dari khazanah sejarah politik Aceh yang diwariskan secara lisan maupun tulisan. Misalnya, bagaimanakah kesantunan berpolitik Tuanku Hasyim selama beliau menjabat Wali Raja?

Contoh lain, dalam sejarah politik Aceh dikenal rumusan: Panglima Polem yang “peu’ek-peutron” raja. Dalam konteks sosiologis yang bagaimanakah Panglima Polem berperan demikian? Bagaimanakah adat berpolitik yang melandasi peran tersebut termasuk mekanismenya?

Memang banyak hal yang masih menggelantung dalam kaitannya dengan “Adat bak Poteumeureuhom”. Apalagi dalam kaitannya dengan semangat bernegara dalam konteks Aceh perdamaian saat ini.

Tentunya hal ini bukanlah beban sejarawan politik semata untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang adat. Namun, bilamana kita memiliki cukup pengetahuan tentang hal itu, maka segala sesuatunya tidak dimulai dari nol, sebab kita memiliki modalitas politik dari para “Po Teumeureuhom” yang bisa dikembangkan sesuai dengan tantangan zaman sekarang sehingga adat berkembang secara berkesinambungan.

Sebaliknya, bila kita tak memiliki cukup pengetahuan tentang adat dari “Po Teumeureuhom”, maka kita akan terjebak dengan tindakan politik halusinasi. Bagi si pelaku politik, sebuah konsep politik itu sangat jelas dan substansial, sebagaimana konsep Wali Nanggroe. Sebuah konsep yang merupakan salah satu bentuk warisan adat dari “Po Teumeureuhom”.

Ketika si pelaku politik ditanyakan oleh sejarawan, apakah teungku memiliki referensi tentang konsep itu? Ia bersikeras menjawabnya: ada, tapi tak saya bawa ke sini. Anehnya, setelah ia pamit, ia tak kunjung kembali untuk membawa referensi tersebut. Bahkan ia mengatakan pada kaumnya: “Sejarawan nyan hana diteupeu sapeu, bangai jih!”

* Penulis adalah sosiolog dengan fokus Aceh

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: