ILUSI POLITIK KEKUASAAN

Tue, Dec 21st 2010, 15:52

Opini

Ilusi Politik Kekuasaan

AKHIR tahun 2010, menjadi periode yang sangat menentukan dalam pergulatan politik di Aceh. Hal ini tidak terlepas dari proses Pilkadasung 2011 yang akan memilih pemimpin yang baru di Aceh. Artinya, periode ini juga akan menentukan eksistensi sebuah firqah (partai) tertentu terhadap firqah yang lain, serta siapa yang akan berkuasa pada masa yang akan datang. 

Partai yang berkuasa sadar betul, bahwa perubahan kekuasaan adalah suatu yang tidak dapat dihindarkan, dan ini merupakan sunnatullah. Oleh karena itu, sebuah strategi untuk mempertahankan kekuasaan dan eksistensinya merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Karena seperti yang dinyatakan oleh Teungku Malem (2010) bahwa kekuasaan ibarat ganja, semakin dihisap, maka ia semakin nikmat rasanya. Meskipun kenikmatan itu berasal dari sebuah Ilusi.

Ilusi, seperti dikatakan oleh Prof. Maramis (2010), adalah suatu persepsi yang berbeda terhadap sesuatu objek yang muncul dalam keadaan sadar, di luar kenyataan yang ada, dan juga merupakan sesuatu yang mustahil, namun terlihat  seperti nyata.

Dalam konteks politik, kekuasaan seringkali menjadi faktor yang merangsang, sehingga seseorang akan berilusi untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Bukankah kekuasaan akan membuat orang kecanduan, sama halnya dengan ganja. Inilah yang ditafsirkan oleh Teungku Malem (2010) dalam sebuah diskusi rakyat jelata di sebuah pojok kota Koetadraja berkaitan dengan draf qanun Wali Nanggroe Aceh (WNA), dimana draf qanun terbaru ini ibarat sebuah ilusi terhadap kekuasaan politik tingkat tinggi.

Hal ini tidak terlepas dari substansi draf qanun tersebut, khususnya berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh  WNA. Lembaga ini mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam segala struktur kekuasaan, baik dalam hal politik, pemerintahan, sosial, budaya dan adat. Misalnya, dalam pasal (5) dinyatakan bahwa salah satu kewenangan lembaga ini adalah dapat membubarkan parlemen, dan juga dapat memberhentikan Gubernur dalam situasi tertentu. Sehingga siapa pun  pemenang pemilu di Aceh, baik sebagai Gubernur, dan atau Parlemen, menjadi tidak terlalu penting dalam dunia politik dan kekuasaan, karena semuanya berada di bawah kekuasaan dan kontrol WNA.

Begitu juga halnya berkaitan dengan proses pemilihan sang Wali seperti yang telah ditetapkan di dalam rapat “Ban Sigom Donya” di Stavanger, yang berlaku  seumur hidup atau dalam keadaan uzur dapat diganti oleh waliatul `ahdi yang juga telah ditetapkan. Jika waliatul `ahdi juga tidak dapat menjalankan lagi fungsi dan tugasnya, maka akan ditetapkan oleh Tuha Peut, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Nanggroe.

Hal tersebut mengingatkan kita pada teori Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan juga Hegel tentang teori kedaulatan raja, seperti yang pernah dipopulerkan oleh Raja Lois XIV, l’etat ces moi (Negara adalah saya). Jika konsep ini diterapkan, maka akan berbanding terbalik dengan teori kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah wilayah (negara).

Jika kita mengkaji lebih jauh, konsep WNA seperti yang telah dirumuskan dalam draf qanun ini maka semangatnya sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Dimana dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan/kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Tambahan lagi, dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 96 ayat (1) dinyatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe bukanlah  lembaga politik dan juga bukan lembaga pemerintahan.

Karena itulah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyarankan (Serambi Indonesia, 3/12/2010) bahwa Raqan ini harus disinergikan dengan UU [landasan yuridis] yang secara hierarkhi hukum lebih tinggi dari qanun itu sendiri. Tambahan lagi, sepatutnya bukan saja faktor yuridis yang harus dikaji dalam pembuatan qanun ini, namun juga  aspek filosofis dan sosiologis rakyat Aceh, dimana kajian-kajian dalam dua perspektif terakhir belum terlihat dalam naskah akademik Raqan tersebut.

Jika melihat kajian filosofis dalam draf qanun tersebut, perihal sejarah awal pembentukan Wali Nanggroe didasarkan pada upaya untuk melanjutkan estafet perjuangan Sultan sebagai Kepala Negara yang telah ditawan oleh penjajah Belanda. Estafet perjuangan tersebut kemudian dilanjutkan oleh kaum Ulama (Tgk. Chik di Tiro) dan seluruh rakyat Aceh. Namun demikian, tidak ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa perjuangan saat itu adalah untuk mengambil alih kekuasaan Sultan, melainkan untuk memerangi kaum kafir serta menegakkan Islam. Sayangnya, dalam draf itu tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan WNA adalah berwenang dan berkuasa penuh untuk menegakkan hukum Islam di tanah endatu ini.

Akhirnya, kita sadar bahwa cita-cita mewujudkan struktur Pemerintahan Aceh seperti yang pernah diterapkan pada masa kesultanan dapat terwujudkan dalam upaya untuk menegakkan syiar Islam, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Namun karena sistem Negara Indonesia yang tidak lagi menganut sistem konstitusi monarkhi, maka stuktur tersebut akan bertentangan dengan konstitusi NKRI yang menganut sistem kedaulatan rakyat. Bukankah hal itu hanyalah sebuah Ilusi? Wallahu’alam.

* Chairul Fahmi Peneliti The Aceh Institute


Tabloid KONTRAS  Nomor : 571 | Tahun XII  17 – 23 Desember  2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: