PENGERTIAN BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA

PENGERTIAN BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

 

 A. Pengertian Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi berasal dari kata bureau yang bearti meja atau kantor, dan kata kratia yang berarti pemerintah. Kantor disini bukan menunjukan sebuah tempat melainkan pada sebuah system kerja yang berada dalam kantor tersebut.

Dalam kamus bahasa jerman arti kata birokrasi adalah kekuasaan dari berbagai departemen pemerintahan dalam menentukan kebijakan system administrasi sipil dalam kewarganegaraan. Dalam kamus besar bahasa Italia adalah kekuasaan pejabat dalam administrasi pemerintah.

      Blau dan Meyer bapak ahli sosiologi mendefinisikan birokrasi adalah satu system control dalam sebuah organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional dan sistematis yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas administrasi

Birokrasi pemerintah merupakan system pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah karena telah berlandaskan hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai susunan cara kerja yang sangat lambat, dan menurut pada tata aturan yang banyak likunya.

 Adapun fungsi dan peran birokrasi pemerintah yakni:

  1. Melaksanakan pelayanan public
  2. Pelaksana pembangunan yang profesional
  3. Perencana, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintah)
  4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netral)

Adapun tujuan birokrasi yakni:

  1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan
  2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara
  3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional
  4. Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi dll.

 

B. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Dalam makalah ini kami mencoba untuk memaparkan secara jelas kondisi birokrasi di Indonesia. Di Negara-negara berkembang, tipe birokrasi yang diidealkan oleh Max Weber Nampak belum dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Sebagai salah satu Negara yang berkembang Indonesia tidak terlepas dari realita di atas. Meski sudah mengenal birokrasi yang modern, namun jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia sudah mengenal dan menerapkan sejenis birokrasi kerajaan, sehingga dalam upaya penerapan birokrasi yang modern, yang terjadi hanya bentuk luarnya saja, belum tata nilainya. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Indonesia lebih mendekati pengertian Weber mengenai dominasi patrimonial, dimana jabatan dan perilaku di dalam hirarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi. Dalam model Weber , tentang dominasi birokrasi patrimonial individu-individu dan golongan yang berkuasa dan mengontrol kekuasaaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi politik mereka.

            Cirri-ciri dominasi birokrasi patrimonial menurut Weber yang hampir secara keseluruhan terjadi di Indonesia antara lain:

  1. Pejabat-pejabat disaring atas kineerja pribadi
  2. Jabatan dipandang sebagai sumber kekuasaan atau kekayaaan
  3. Pejabat-pejabat mengontrol, baik fungsi politik atau pun administrative
  4. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik

 

C. Penampilann Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Tidak mudah mengidentifikasi penampilan birokrasi pemerintah di Indonesia. Namun, perlu dikemukakan lagi, bahwa organisasi pada prinsipnya berintikan rasionalitas dengan criteria-kriteria umum seperti efektifitas, efesiensi, dan pelayanan yang sama kepada masyarakat.

 Ada beberapa aspek pada penampilan birokrasi di Indonesia yakni:

 1. Sentralisasi yang cukup kuat.

Sentralisasi sebenarnya merupakan salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang rasional. Di Indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan slah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif terhadap hidup dan berkembangnya nilai-nilai sentralisrik terssebut.

2. Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi

Sama seperti sentralisasi, keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu cirri umum yang sering melekat pada setiap organisasi birokrasi. Di Indonesia, keseragaman atau kesamaan benetuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol dalam struktur birokrasi pemerintah.

3. Pendelegasian wewenang yang kabur

Dalam birokrasi Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada pemerintah di Indonesian sudah hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanakan. Dalam kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.

4. Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan

Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada sering tidak dijalankan secara konsisten. Disamping hambatan yang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam penyusunannya, hambatan yang dirasakan adalah adanya keengganan merumuskannya dengan tuntas. Kesulitan lain yang dihadapi birokrasi di Indonesia adalah kesulitan dalam merumuskan jabatan fungsional. Secara mendasar, jabatan fungsional akan berkembang dengan baik jika didukung oleh rumusan tugas yang jelas serta spesialisasi dalam tugas dan pekerjaan  yang telah dirumuskan secara jelas pula. Selai itu masih banyak aspek-aspek lain yang menonjol dalam birokrasi di Indonesia,  diantarannya adalah perimbangan dalam pembagian penghasilan, yaitu selisih yang amat besar antara penghasilan pegawai pada jenjang tertinggi dan terendah.

Hal lain yang cukup menarik dan dapat dijumpai dalam penampilan birokrasi pemerintah di Indonesia adanya upacara-upacara yang bersifat formalitas dan hubungan yang bersifat pribadi.hubungan yang bersifat pribadi sangat mendapat tempat dalam budaya birokrasi di Indonesia, karena dengan adanya hubungan pribadi dengan para key person banyak persoalan yang  sulit menjadi mudah atau sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa birokrasi di Negara kita belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki.

 D. Kelemahan Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Indonesi umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek sehari-hari dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam realitanya, yang menggejala di Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealismenya Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya dibirokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efesien dan bertele-tele.

 E. Harapan Birokrasi Model Kedepan

Kebutuhan yang nyata saat ini dalam praktek birokrasi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konkret dari masyarakat. Kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan politik menjadi suatu tuntutan yang tak terhindarkan. Kondisi birokrasi Indonesia yang masih mencorak patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam perkembangan kearah modernisasi menuntut adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen. Selain itu, dalam mengahadapi kondisi saat ini dan menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi Indonesia diharapkan mempunyai kharakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada masyarakat, dan mengurangi budaya patrimonial dalam birokrasi tersebut.

 

Perihal Afrizal WS Zaini
BIODATA Nama : Afrizal Woyla Saputra Zaini., S.IP Tempat/Tanggal Lahir : Seuradeuk/29 Juli 1990 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-Laki Nama Orang Tua : - Ayah : Zaini Djambi (Alm) Ibu : Mariyah Alamat di Aceh : Ds. Seuradeuk Kec.Woyla Timur Kab. Aceh Barat Alamat di Malang : Asrama Mahasiswa Aceh, Jl. Bendungan Jatigede No. 03 Telp 0341-576156/HP 085277784400. Malang Pekerjaan : Wiraswasta Fak/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang E-mail : awszaini@yahoo.com Twitter :@afrizalwoyla Riwayat Pendidikan : 1.Sekolah Dasar Negeri Meutulang : 1997-2003 2.Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureumeu : 2003-2006 3.Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Meulaboh : 2006-2009 4.Universitas Muhammadiyah Malang : 2009 - 2013 Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Pemuda & Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang 2009-2010, dan 2010-2011. 2. Sekretaris Asrama Mahasiswa Aceh Malang 2009-2010. 3. Ketua Panitia Pembangunan Asarama Aceh Malang Anggaran 2010 4. Ketua Umum Angkatan 2009 Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. 5. Ketua Departemen Politik Hukum Dan HAM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM 2010 - 2011. 6. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP UMM. 7. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIP UMM. 8. Sekretaris Panitia Day Of Tsunami ” Masa Depan Aceh Pasca Tsunami” Tahun 2009. 9. Anggota Paskibraka Kabupaten Aceh Barat Angkatan 63 Tahun 2008. 10. Anggota Nasional Demokrat DPC Kabupaten Aceh Barat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: