NEGARA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

NEGARA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

            Meskipun Indonesia bukan Negara yang berpredikat Negara agama, akan tetapi banyak pihak yang menginginkan agar hukum Islam berlaku di Indonesia secara konkrit dan komplit, akan tetapi hal ini tidak mungkin karena adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan hal itu terjadi, karena ditakutkan apabila hukum Islam berlaku secara positif di Indonesia, maka kemungkinan Indonesia akan mengganti predikat menjadi Negara agama.

            Namun pihak Islam sendiri tidak menuntut agar hukum Islam itu harus berlaku positif yang terpenting adalah hukum Nasional didalamnya juga ada hukum Islam meskipun tidak secara keseluruhan, yaitu hanya sebatas hukum privat saja.

B. Rumusan masalah

            1. Bagaimana Kondisi HukumIslam Pada Masa Penjajahan Belanda?

            2. Bagaimana Kondisi Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda?

            3. Bagaimana Kondisi Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan?

            4. Bagaimana Problematika yang Terjadi Dalam Sosialisasi Hukum Islam?

C. Tujuan

            1. Untuk Mengetahui Kondisi Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda.

            2. Untuk Mengetahui Kondisi Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda.

            3. Untuk Mengetahui Kondisi Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan.

            4. Untuk Mengetahui Problematika Yang dihadapi Dalam Sosialisasi hukum I

 

BAB I

PEMBAHASAN

A.    Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda.

Para sejarawan mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada awal-awal abad hijriah, dapat diperkirakan bahwa pada saat-saat itu masyarakat pemeluk agama Islam telah mengenal hukum Islam walaupun masih dalam tahap permulaan. Setelah melalui proses panjang, berdirilah kerajaan Islam Samudra Pasai di pesisir timur Sumatra dan meluas ke pantai utara pulau Jawa.

Pada zaman penjajahan belanda, kita menjumpai beberapa macam instruksi Gubernur Jendral yang ditujukan kepada para Bupati, khususnya di pantai utara Jawa agar memberi kesempatan kepada para Ulama untuk menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam, dari hal ini menunjukkan Belanda masih mau bertoleransi dalam hukum khususnya hukum Islam.

Belanda juga membentuk Pengadilan Agama yang didasari atas teori Van Den Berg yang menganut paham receptio in complexu, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya, pendapat ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa warga pribumi yang muslim sangat ta’at menjalankan syari’at agamany[1].

Teori Van Den Berg ditentang oleh Snouck Hurgronje yang menganut paham teori receptie yang menyatakan behwa hukum Islam di pandang sebagai hukum apabila telah diterima oleh hukum adat, masalah ini menyangkut masalah politihk hukum Belanda.

Pengadilan agama dengan segala kekurangan dan kesederhanaan ada sesuatu yang tidak dapat dipungkiri yaitu berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurut Doktrin hukum hanya akan berlaku apabila ditopang oleh tiga pilar yaitu aparat hukum yang handal, peraturan hukum yang jelas, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat ketika itu walaupun dengan agak tersendat, mereka berhasil memancangkan tonggak sejarah.

Sejarah hukum pada zaman Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam dapat di bagi atas dua periode : pertama, penerimaan hukum Islam, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam. Apa yang telah berlaku sejak adanya kerajaan Islam di nusantara hingga zaman VOC, hukum kekeluargaan tetap di akui oleh Belanda. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, teori ini menjadi hukum dasar dalam undang-undang dasar Hindia Belanda, oleh karena itu pada tahun 1929 hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Belanda ingin menguatkan kekuasaannya di bumi Indonesia serta berusaha menjauhkan hukum Islam dari masyarakat Islam dengan dasar tersebut[2].

B. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

            Pada zaman kependudukan jepang  yang berlangsung selama tiga setengah tahun  aspek politik hukum Islam dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengambil hati kaum muslimin Indonesia. Dalam pemerintahan Jepang dibentuk semacam bagian urusan agama(shuumubu) sebagai pengganti departemen urusan agama. Di kemiliteran terbentuk barisan Hizbullah yang terdiri dari pemuda Islam, para Ulama dan pimpinan Islam dilibatkan sebagai komandan batalyon(daidancho), dengan ini jelas bahwa hukum Islam dilibatkan di dalam Negara[3]. Semua itu dilakukan jepang untuk menghindari munculnya segala bentuk perlawanan dari berbagai oposisi[4]

 

C.    Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia tidak menghasilkan perubahan langsung mengenai kedudukan hukum Islam di Indonesia selaku hukum negara di Indonesia, meskipun kepentingan Islam telah gagal dalam upaya untuk memasukkan dalam konstitusi, akan tetapi tidak satupun ketetapan dapat menggoyahkan klaim dasar Islam bahwa hukumnya adalah suci dan berada jauh diluar jangkauan kritik serta perubahan. Terdapat suatu perubahan pada era kemerdekaan yang berimplikasi penting terhadap pengadilan agama, salah satunya adalah terbentuknya Kementrian Agama[5].

 Pada zaman kemerdekaan hukum Islam melewati dua periode :

1. Penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuatif

Sumber persuatif dalam hukum konstitusi ialah sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini. Dalam teks hukum Islam piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuatif.

2. Periode Penerimaan Hukum Islam sebagai sumber autoritatif

Sumber hukum ini telah mempunyai kekuatan hukum dalam hukum tata Negara ketika ditempatkannya piagam Jakarta dalam dekrit Presiden RI 5 Juli 1959[6]

Sejarah hukum Indonesia mencatat bahwa wibawa hukum Islam terlihat dalam hukum

tidak tertulis dalam praktek ketatanegaraan, praktek sosial, praktek kultural dan dalam perundang-undangan ini terjadi pada masa Belanda dan Jepang, persoalan sekarang ialah bagaimana menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sitem hukum pancasila, adapun faktor-faktor yang menyebabkan hukum Islam  memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa kita adalah :

      1. Hukum Islam turut serta menciptakan tata nulai yang mengatur kehidupan umat Islam

      2. Banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam dan dijadikan hukum positif.

      3. Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam dari berbagai daerah sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan.

      Upaya dinamisasi hukum Islam harus didasari oleh pemahaman ciri-ciri khusus Islam :

  1. Keterlepasan hukum Islam dari perspektif sejarah
  2. Keterkaitan hukum Islam dengan landasan penafsiran harfiah bahasa Arab.
  3. Ketiadaan autoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan hukumnya di masyarakat.

Untuk merealisasikan hukum Islam di Indonesia  diperlukan fungsionalisasi efektif lembaga-lembaga yang ada serta upaya penyusunan metodologi hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam rangka pembentukan dan unifikasi. Lembaga-lembaga yang ada diharapkan dapat berfungsi dan mempunyai landasan pemikiran politik hukum yang kuat terutama lembaga hukum peradilan agama.

D. Problematika Sosialisasi Hukum Islam Di Indonesia

            Patut dicatat bahwa faktor potensi intelektual pembuat hukum telah menarik segi-segi keislaman menjadi mata rantai pembentukan hukum dan tampak lebuh dominan daripada substantif normatif sebelumnya. Keadaan demikian akan tumbuh dan hal ini merupakan refleksi yang menuntut reintroduksi ajaran Islam dalam nalar agar seimbang dengan kompleksitas permasalahan sosial.

            Reintroduksi Islam menuntut keterlibatan lembaga keagamaan Islam sesuai dengan bidang aktivitasnya. Jika reintroduksi islam itu mengitar pada proses penumbuhan kesadaran beragama, maka tekanan hanya mendekat pada usaha pelestarian.

            Medan sosialisasi diwarnai oleh kemajemukan masyarakat yang memberi peluang keberadaan pluralisme stelsel hukum, jika terjadi pertautan, seluruh stelsel hukum akan berada pada kesamarataan dalam tata hukum Nasional meskipun diantaranya adalah stelsel hukum Islam. Dengan demikian pilihan substantif normatif hukum Islam yang akan digelar secara positif dalam suatu sistem tata hukum cenderung bertengger pada permasalahan sosial, bahkan implementasi bidang hukum Islam tertentu masih menunggu suatu keadaan yang berimbang[7].

  

 

BAB III

PENUTUP

 

A. Kesimpulan

            Sejak penjajahan Belanda hukum Islam di Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, umat islam tidak hanya ingin sebatas itu akan tetapi hukum Islam dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pembentukan hukum,hingga penjajahan jepang hukum islam masih berdiri dengan kokohnya sehingga jepang membentuk lembaga khusu yang mengatur tentang keagamaan. Hingga pasca kemerdekaan hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia.

B. Saran                                                                             

            Bagi seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia kita jangan pernah lupa akan usaha-usaha dari para Ulama kita terdahulu dan tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan hukum Islam menjadi eksis sampai sekarang ini di Negeri tercinta ini, kita juga harus berusaha agar hukum Islam pada suatu saat bisa berlaku secara keseluruhan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

 

Ahmad,Amrullah, dkk,1996, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,Jakarta: Gema Insani Press.

Jatnika,Rahmat,1991, Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Daniel S Lev,1990,Hukum dan Politik Di Indonesia, Jakarta: LP3ES.

 

Tebba,Sudirman,1993, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara,Bandung : Mizan.

Jatnika,Rahmat,1991, Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Abdul Ghani Abdullah,1994, Pengantar Komplikasi Hukum Dalam tata Hukum Indonesia,Jakarta : Gema Insani

 

 


[1] Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,Jakarta, Gema Insani Press, hal 55, cet-pertama, 1996.

[2] Rahmat Jatnika, Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukank, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal xv cet-pertama 1991

[3] Op.cit hal 142

[4] Daniel S Lev, Hukum dan Politik Di Indonesia, Jakarta: LP3ES 1990

[5] Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara,Bandung : Mizan,hal 35, 1993

[6] Rahmat Jatnika, Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal xv cet-pertama 1991

[7] Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komplikasi Hukum Dalam tata Hukum Indonesia,Jakarta : Gema Insani Press, hal 20, 1994

Perihal Afrizal WS Zaini
BIODATA Nama : Afrizal Woyla Saputra Zaini., S.IP Tempat/Tanggal Lahir : Seuradeuk/29 Juli 1990 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-Laki Nama Orang Tua : - Ayah : Zaini Djambi (Alm) Ibu : Mariyah Alamat di Aceh : Ds. Seuradeuk Kec.Woyla Timur Kab. Aceh Barat Alamat di Malang : Asrama Mahasiswa Aceh, Jl. Bendungan Jatigede No. 03 Telp 0341-576156/HP 085277784400. Malang Pekerjaan : Wiraswasta Fak/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang E-mail : awszaini@yahoo.com Twitter :@afrizalwoyla Riwayat Pendidikan : 1.Sekolah Dasar Negeri Meutulang : 1997-2003 2.Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureumeu : 2003-2006 3.Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Meulaboh : 2006-2009 4.Universitas Muhammadiyah Malang : 2009 - 2013 Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Pemuda & Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang 2009-2010, dan 2010-2011. 2. Sekretaris Asrama Mahasiswa Aceh Malang 2009-2010. 3. Ketua Panitia Pembangunan Asarama Aceh Malang Anggaran 2010 4. Ketua Umum Angkatan 2009 Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. 5. Ketua Departemen Politik Hukum Dan HAM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM 2010 - 2011. 6. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP UMM. 7. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIP UMM. 8. Sekretaris Panitia Day Of Tsunami ” Masa Depan Aceh Pasca Tsunami” Tahun 2009. 9. Anggota Paskibraka Kabupaten Aceh Barat Angkatan 63 Tahun 2008. 10. Anggota Nasional Demokrat DPC Kabupaten Aceh Barat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: