PERSENTASE PAJAK DALAM PORSI APBN

PERSENTASE PAJAK DALAM PORSI APBN

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

BAB I

PENDAHULUAN

  

A.   Latar Belakang

Pajak merupakan bagian terpenting dari denyut nadi perekonomian suatu Negara, dengan pemungutan pajak Negara dapat memakmurkan rakyat dan dapat membiayi rumah tangga Negara itu sendiri, namun kendalanya selama ini pajak masih di andalkan untuk pendapatan Negara yang paling banyak. Pemungutan ini terus di tingkatkan dari tahun 2001 hingga 2010.

Idealnya suatu Negara berkenbang tidak harus mengandalakan pajak dalam pembangunannya, pati juga berbagai sektor seperti minyak, gas, peningkatan pendapatan dalam perekonomian, penigkatan pendapatan dalam produk impor, dan berbagai peningkatan kapasitas lainnya yang sama-sama menumpu pendapatan Negara itu sendiri.

Di Indonesia pajak tidak untuk dapat meningkatkan pendapatan Negara, tetapi juga merupakan kewajiban dan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selain itu pajak juga dapat menstabilkan perekonomian dan perdangangan di dalam Negara Indonesia.

Proses penerimaan dari ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

 B.   Tujuan Masalah

Tujuan dari penulisan ini agar dapat memahami suasana dan arah pemanfaatan pajak dalam embangunan Nasional dari tahun 2001 hingga 2010 yang telah diamanatkan dalam kontitusi dan undang-undang agar dapat menumpu kemajuan nasional yang lebih baik.

Tujuan lain dari penulisan ini juga agar dapat menambah wawasan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan beradap atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, tertib, bersahabat, bersatu, aman, damai dan sejahtera.

C.   Rumusan Masalah

  1.   Bagaimana proses pemungutan pajak dalam meningkatkan perekonomian pembangunan Indonesia.?

  2.   Kenapa pajak menjadi sasaran utama dalam pendapatan APBN.?

  3.   Bagaimana landasan dalam pemungutan pajak.?

  4.   Kenapa Indonesia menjadikan pajak pajak sebagai sector utama dalam pembangunan.?

  5.   Bagaimana pemanfaatan pajak dalam APBN.?

  6.   Bagaimana Kebijakan pajak dalam pembangunan Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.   Fungsi Pajak Dalam Pembangunan

Pada dasrnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemungut pajak terutama semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengelurannya baik bersipat rutin maupun pembangunan.

Fungsi pajak dalam pembangunan juga untuk memasukkan uang ke kas Negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran Negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan.

Negara seperti halnya rumah tangga yang memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiyaai kelangsungan kehidupanya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba dari usaha. Sedangkan bagi Negara, sumber keungan yang utama adalah pajak dan retribusi. Seperti di cantumakan dalam pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar inilah kekuatan pajak untuk pembangunan menjadi sektor utama dalam mensejahtrakan rakyat Indonesia.

Dengan adanya pajak pembangunan-pembangunan di setiap daerah baik di provinsi, kabupaten/kota dapat  terlaksana  dengan menggunakan anggaran yang pada umumnya bersumber dari pajak yang dikumpulkan oleh Negara. Maka jelas dari hal tersebut pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud jika keuangan dan pemasukan dalam sektor pajak lancar.

Pajak adalah harga penggunaan barang dan pelayanan publik, dan jika penerimaan tidak mencukupi maka pengadaan barang dan pelayanan publik akan mengalami pemburukan. Hakikatnya negara membutuhkan semua itu sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pembangunannya. Menurut Hukum Wagner, porsi pengeluaran negara cenderung naik sesuai dengan perkembangan PDB per kapita. Perkembangan pengeluaran negara maju ternyata juga meningkat dikaitkan dengan pembiayaan sistem jaminan sosial. Di sini, komponen anggaran ini masih minimal, sehingga titik berat anggaran masih untuk barang dan layanan publik.

B.   Pemanfaatan Pajak Dalam APBN di Indonesia

Pajak sesuai definisi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 28 tahun 2007 ( UU KUP ) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak ( agar tidak rancu , yang disebut pajak di sini adalah pajak pusat ) saat ini bisa dikatakan sebagai primadona penerimaan bagi negara. Pada beberapa tahun yang lampau sektor perpajakan dianggap sebagai unsur penerimaan “sekunder” sebab waktu itu pemerintah lebih mengandalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas). Seiring berjalannya waktu, pajak akhirnya menjadi unsur yang dominan dalam penerimaan negara setelah sektor migas tidak lagi bisa diandalkan. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta, Indonesia tentu membutuhkan banyak sekali dana sebagai sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, dana bisa berupa investasi, hibah, ataupun pinjaman. Sedangkan dari dalam negeri, salah satunya dari unsur pajak sebagai sumber penerimaan terbesar.

Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintah. Sampai saat ini hampir 70 % penerimaan negara kita ditopang dari pajak. Manfaat pajak bisa kita lihat dan rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hampir di semua sektor. Fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum dll, tak lain dan tak bukan adalah sumbangsih dari pajak. Termasuk untuk mencicil utang luar negeri kita yang masih banyak.

Berbicara kaitan atau hubungan antara pajak dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hubungan yang saling berkaitan. Pajak, sebagai sumber penerimaan negara, adalah penyumbang terbesar APBN. Melalui APBN negara membuat rencana pendapatan dan belanja negara dalam kurun waktu satu tahun. Semua program kerja dan besarnya biaya dicatat disini, yang mencangkup seluruh daerah di wilayah Indonesia.

Pemerintah juga tanggap terhadap kemajuan teknologi dengan membuat sistem pelayanan perpajakan yang berbasis teknologi. Antara lain dengan e-registration, e-payment,e-filling,dll. Dengan satu harapan bahwa penerimaan pajak akan terus meningkat sehingga program kerja yang dirancang dapat berjalan dengan optimal. Dengan membayar pajak secara benar, kita ikut bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa.

Dengan kita tahu bahwa peran pajak sangat penting bagi kelangsungan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia, sudah seharusnya kita sadar diri bahwa kita harus bisa aktif berpartisipasi memenuhi hak dan kewajiban kita dalam hal pajak.

C.     Kebijakan Pajak Dalam Pembangunan Indonesia

Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan penerimaan pajak tersebut dimulai pada tahun fiskal 1984, pemerintah memberitahukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak . Penerimaan sektor pajak mengalami peningkatan volume dari tahun ke tahun sejak pembaharuan di bidang perpajakan, yang dikenal dengan reformasi pajak yang dilaksanakan tahun 1983.

Dengan reformasi pajak nasional sistem pajak yang berlaku saat ini akan disederhanakan . Penyederhanaan tersebut mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak. Setelah reformasi ini sistem pembayaran pajak akan makin adil dan wajar, sedangkan jumlah wajib pajak akan makin luas. Selanjutnya reformasi pajak akan dilakukan terhadap aparat pajak, baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental.

Pajak juga merupakan suatu fenomena yang selalu berkembang di masyarakat Indonesia karena diiringi dengan perkembangan perekonomian negara Indonesia. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas ini, cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional.

Pembayaran pajak merupakan perwujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. ( Buku Panduan Hak dan Kewajiban Pajak.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Artinya pemerintah harus memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati membayar pajak. Prinsip Kecocokan/ Kelayakan (Convience).

Pajak mengandung pengertian Iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak (masyarakat) kepada negara (pemerintah) berdasarkan norma- norma hukum dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Adapun Dasar Pemungutan Pajak adalah :

         1.   UU No. 16 Tahun 2000: Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

         2.   UU No. 17 Tahun 2000: Pajak Penghasilan (PPh).

         3.   UU No. 18 Tahun 2000: PPN dan PPnBM

         4.   UU No. 19 Tahun 2000: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

         5.   UU No. 20 Tahun 2000.

Pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Prinsip Keadilan (Equity)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan Prinsip tegas,jelas, dan ada kepastian hukum. Kepastian (Certainty) Hal ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.

D.     Persentase Pajak Dalam Porsi APBN

Persentase pajak menjadi porsi utama dalam APBN adalah karena pendapatan Negara pada sektor lain belum bisa mencapai target dan porsi tersebut tidak hanya di Negara Indonesia saja, tapi juga hampir di seluruh dunia yang mengandalakan pajak sebagai pendapatan utama dalam APBN nya. Disinilah penybab utama pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak ini untuk menopang APBN yang semakin membengkak. Jika di sisi penerimaan tidak banyak lagi yang bisa diandalkan, sebenarnya potensi pajak ini masih sangat besar, dan di area ini pula pemerintah masih leluasa bermain.

Pajak adalah harga penggunaan barang dan pelayanan publik, dan jika penerimaan tidak mencukupi maka pengadaan barang dan pelayanan publik akan mengalami pemburukan. Hakikatnya negara membutuhkan semua itu sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sosialnya. Menurut Hukum Wagner, porsi pengeluaran negara cenderung naik sesuai dengan perkembangan PDB per kapita. Perkembangan pengeluaran negara maju ternyata juga meningkat dikaitkan dengan pembiayaan sistem jaminan sosial. Di sini, komponen anggaran ini masih minimal, sehingga titik berat anggaran masih untuk barang dan layanan publik.

Pada Tahun 2010 bulan juni pajak Negara terhitung Penerimaan Negara Rp 264,1 Triliun, selanjutnya rincian dari target penerimaan APBN sebesar Rp 661 triliun. Berdasarkan penerimaan per sektoral hingga Juni 2010. sektor industri pengolahan menyumbang penerimaan paling banyak sebesar Rp 95.856 triliun, disusul sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan peralatan rumah tangga Rp 39,838 triliun. Kemudian sektor perantara keuangan Rp 29,55 triliun, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi Rp 16 triliun dan sektor penambangan dan penggalian Rp 15,808 triliun

Selain itu, penerimaan PPh Badan mencapai Rp 72,6 triliun atau 57,34 persen dari asumsi target Rp 126.6 triliun. Namun, untuk PPh Orang Pribadi, baru mencapai Rp 1,94 triliun atau 45,22 persen dari target Rp 4,2 triliun dan PPh pasal 21 mencapai Rp 25.5 triliun atau 41,48 persen dari asumsi Rp 61,5 triliun.(www.pajak.go.id, 5 Juli 2010). Selanjutnya pajak dari tahun 2001 hingga 2009, Yaitu:

 

 

 

 

 

 

BAB III

 

 A.     Kesimpulan

Refitalisasi pendapatan pajak nasional dari tahun 2001 hingga 2010 merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Negara dan untuk membiyaai pengeluaran Negara sendiri.

Dari penjelasan diatas pajak menjadi bagian yang terpenting dalam menjalankan roda pertumbuhan negara, arah tersebut  telah menciptakan berbagai pembaharuan-pembaharuan untuk terus menuju ke kesejahteraan rakyat. Catatan-catatan diatas ini tidak lain dimaksudkan agar setiap tindakan penerimaan pajak secara langsung atau tidak lansung dilaksanakan demi meningkatkan kecerdasan dan kemakmuran rakyat banyak. Khususnya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.

Sistem kebijakan prpajakan di Negara Indonesia sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih demokratis ada pasca Reformasi. Paling tidak ada masa reformasi ini, semua proses perpajakan baik pusat maupun daerah dituntut supaya harus mentaati sesuai dengan amanat undang-undang.

Artinya partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembayaran pajak negara baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung. Hal ini menuntut kesadaran dan semangat masyarakat seutuhnya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan dan penghasilan Negara.

B.     Kritik & Saran

Pergolakan perpajakan Indonesia telah menciptakan urgensi-urgensi kehidupan yang mendera perekonomian Indonesia, bahkan berbagai persoalan konflik elit politik terjadi belum bisa terealisasikan sampai saat ini. Persoalan-persoalan ini terjadi tentu berdampak besar pada proses peningkatan pembayaran pajak kearah yang lebih baik, namun pada penulisan ini perlu disampaikan bahwa taraf pendapatan pajakan di Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan, apalagi pendapatan Negara pada sektor lain masih belum memenuhi target.

Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam meningkatkan pendapatan Indonesia, agar Negara Indonesia tidak terus terjerumus dalam kemiskinan. Harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Paling tidak kewajiban sebagai bangsa kita harus taat pada pembayaran pajak.

 

 

REFERENSI

 

 

  1. Achmad Tjahjo. 2000. Perpajakan. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
  2. Wijaya, Tunggal Amin. 1995. Tanya Jawab Perpajakan Baru Indonesia: Harvarindo.
  3. http://www.dirjenpajak.co.id/
  4. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
  5. http://siimettablebh.blogspot.com/2010/11/upaya-pemerintah-meningkatkan.html
  6. http://www.kampungmedia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=483:latihan-perpajakan&catid=30:berita-terkini&Itemid=27
  7. https://afrizalwszaini.wordpress.com/
  8. http://www.wartapajak.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:pajak

Perihal Afrizal WS Zaini
BIODATA Nama : Afrizal Woyla Saputra Zaini., S.IP Tempat/Tanggal Lahir : Seuradeuk/29 Juli 1990 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-Laki Nama Orang Tua : - Ayah : Zaini Djambi (Alm) Ibu : Mariyah Alamat di Aceh : Ds. Seuradeuk Kec.Woyla Timur Kab. Aceh Barat Alamat di Malang : Asrama Mahasiswa Aceh, Jl. Bendungan Jatigede No. 03 Telp 0341-576156/HP 085277784400. Malang Pekerjaan : Wiraswasta Fak/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang E-mail : awszaini@yahoo.com Twitter :@afrizalwoyla Riwayat Pendidikan : 1.Sekolah Dasar Negeri Meutulang : 1997-2003 2.Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureumeu : 2003-2006 3.Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Meulaboh : 2006-2009 4.Universitas Muhammadiyah Malang : 2009 - 2013 Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Pemuda & Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang 2009-2010, dan 2010-2011. 2. Sekretaris Asrama Mahasiswa Aceh Malang 2009-2010. 3. Ketua Panitia Pembangunan Asarama Aceh Malang Anggaran 2010 4. Ketua Umum Angkatan 2009 Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. 5. Ketua Departemen Politik Hukum Dan HAM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM 2010 - 2011. 6. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP UMM. 7. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIP UMM. 8. Sekretaris Panitia Day Of Tsunami ” Masa Depan Aceh Pasca Tsunami” Tahun 2009. 9. Anggota Paskibraka Kabupaten Aceh Barat Angkatan 63 Tahun 2008. 10. Anggota Nasional Demokrat DPC Kabupaten Aceh Barat.

One Response to PERSENTASE PAJAK DALAM PORSI APBN

  1. setiaji mengatakan:

    thks for you information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: