KASUS PENCURIAN SERTIFIKAT dan PEMALSUAN BENDA BERSEJARAH

KASUS PENCURIAN SERTIFIKAT dan PEMALSUAN BENDA BERSEJARAH

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

 

Magelang – Meski dinyatakan bersertifikat, benda-benda bersejarah tidak boleh diperjualbelikan.  Ketua Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Tri Admaji akan meneliti kebenaran sertifikat itu, menanggapi sertifikat arca yang raib dicuri dari Museum Radya Pustaka Surakarta. Di samping itu, BP3 akan segera melakukan pencatatan ulang koleksi Museum Radya Pustaka. Waktu pencatatan ulang itu setelah polisi selesai melakukan rekonstruksi pengungkapan kasus tersebut. Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Surakarta Kanjeng Pangeran Wirabumi menegaskan bahwa sertifikat itu palsu. Hal itu menanggapi sertifikat kepemilikan lima arca yang dikabarkan dikeluarkan oleh pihak Keraton Surakarta. Menurutnya, setiap surat yang dibuat keraton selalu dicatat dalam buku ekspedisi di Sasana Wilapa. Bila surat itu dari raja maka dicatat dalam ekspedisi khusus. Sasana Wilapa adalah sama dengan sekretariat negara Keraton Surakarta.
Bila surat atau sertifikat itu ternyata dipalsukan, pihak keraton akan mengambil langkah-langkah hukum, termasuk bila ada kemungkinan orang dalam keraton terlibat dalam pemalsuan tersebut. Mengenai kiprah Heru Suryanto sebagai makelar benda-benda antik sudah dikenal lama. Ia pernah bertemu Heru pada tahun 2006. Heru meminta pihak keraton mengesahkan kepemilikan suatu benda. Namun, pihak keraton menolak permintaan itu. Di pihak lain, pemeriksaan terhadap empat sekawan pembobol Museum Radya Pustaka terus dilakukan oleh polisi. Ada dugaan kuat bahwa Heru Suryanto yang menjadi makelar dan otak dari pencurian dan pemalsuan benda-benda koleksi museum itu juga memalsukan sertifikat kepemilikan benda-benda yang dicuri, terutama lima arca yang telah dipalsukan.
Lima arca itu ditemukan polisi di rumah pengusaha Hashim Djojohadikusumo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dari penyelidikan, polisi menemukan bukti lainnya bahwa lima arca itu dibeli Hashim dari Dr Hugo Kreijger, diler dan konsultan benda-benda seni. Lima arca itu semula akan dijual ke luar negeri. Namun, Hashim membelinya, lengkap dengan sertifikat kepemilikan lima arca yang disebut sebagai milik Raja Kasunanan Surakarta PakuBuwonoXIII. Lima arca palsu ternyata dibuat oleh Kudi, pemahat patung batu di Dusun Tangkilan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Harganya pun sangat murah dibandingkan dengan harga jual arca asli yang dicuri dari Museum Radya Pustaka. Untuk arca palsu itu, karena pesanan juga meminta arca yang tidak sempurna, maka Kudi hanya mematok harga berkisar antara Rp 700.000 hingga Rp 1,5 juta. Arca pesanan itu memang dibuat dari batu andesit, hasil lelehan magma Gunung Merapi. Kudi mendapat pesanan dari Sanggar Kinara Kinari Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan. Ia mengira itu adalah pesanan rutin. Sebab sanggar itu sudah menjadi pelanggannya, dia juga tidak tahu bila arca pesanan itu akan disalahgunakan,. Lima arca buatan Kudi itu adalah arca Ganesha, Agastya, Durga  Mahesasuramardhini, Siwa Mahaguru, dan satu arca lagi yang ia tidak bisa mengingatnya lagi[1].

Konsep Hukum Benda Dalam BW

Hukum benda adalah sub system dari Hukum Nasional. Sebagai ‘sub system ia mengandung asas-asas yang terdapat di dalam Hukum Nasional, khususnya asas idiil, asas konstitusional (structural), asas politis. Disamping itu, Hukum benda memiliki asas-asasnya sendiri yang lebih khusus (konkrit). Asas-asas ini dapat digolongkan kedalam asas umum (di mana sifat umumnya tidak lagi bersifat abstrak, akan tetapi konkrit operasional). Hukum benda tentu terdiri dari cabang-cabang yang lebih kecil (sub-sub sistem), cabang tadi mengandung pula sejumlah asas operasiona, yang melekat pada masing-masing sub sistem.

            Dalam KUH perdata mengatur hak-hak atas benda sebagai berikut:

  1. Tentang kebendaan dan cara membedakannya.
  2. Tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul dari padanya.
  3. Tentang hak milik (eigendom).
  4. Tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga.
  5. Tentang kerja rodi.
  6. Tentang pengabdian pekarangan.
  7. Tentang hak guna bangunan.
  8. Tentang hak guna usaha.
  9. Tentang bunga tanah.
  10. Tentang hak pakai hasil.
  11. Tentang hak pakai dan mendiami.
  12. Tentang pewarisan karena kematian.
  13. Tentang surat wasiat.
  14. Tentang pelaksana wasiat dan mengurus harta peninggalan.
  15. Tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
  16. Tentang menerima dan menolak warisan.
  17. Tentang pemisahan harta peninggalan.
  18. Tentang harta peninggalan yang tidak terurus.
  19. Tentang piutang yang didahulukan.
  20. Tentang gadai.
  21. Tentang hipotik.[2]

Ruang lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal berikut ini:

  1. Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum.
  2. Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan. Hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah kewenangan untuk menguasai benda.[3]

 

Inventarisasi barang milik Negara

ketentuan yang mengatur mengenai inventarisasi harta kekayaan  Negara dapat kita temukan dalam instruksi presiden No. 3 Tahun 1971 tentang inventaris Barang-barang Milik Negara/kekayaan Negara. Dalam instruksi presiden tersebut, para mentri, para pemimpin Lembaga Negara, dan parapimpinanlembaga pemerintah Non departemen untuk melakukan serta bertanggung jawab atas terlaksanannya investarisasi fisik dan penyusunan daftar inventaris dari barang-barang milik Negara/kekayaan Negara yang terdapat dalam lingkungan instansinya masing-masing baik yang ada dalam Negeri maupun di luar Negeri yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya atau pun sebagian dari anggaran belanja Negara.

Barang-barang milik Negara atau kekayaan Negara tersebut digolongkan kedalam:

a)  Barang-barang tidak bergerak, antara lain;

  • Tanah-tanah kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olah raga dan tanah-tanah yang belum dipergunakan, jalan kereta api, jembatan, terowongan, waduk, lapangan terbang dan lain-lain tanah seperti itu;
  • Gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor, pabrik- pabrik, bengkel, sekolah, rumah sakit, studio, laboratorium dan lain-lain gedung seperti itu.
  • Gedung-gedung tempat tinggal tetap atau sementara seperti rumah-rumah tinggal, tempat istirahat, asrama, pesanggrahan, bungalow, dan lain-lain bunga seperti itu.
  • Monument-monumen seperti monimen purbakala (candi-candi), monument alam, monumen peringatan sejarah dan monument purbakala lainnya.

b) Barang-barang bergerak;

  • Alat-lat besar, seperti: bulldozer, tractor, mesin pengebor, hijskran dan lain-lain alat besar seperti itu.
  • Pertalatan-peralatan yang ada dalam pabrik, bengkel, studio, laboratorium, stasiun pembangkit listrik dan sebagainya seperti mesin-mesin, dynamo, generator, mikroskop dan lain sebagainya.
  • Peralatan kantor seperti: mesin tik, mesin stensil, mesin pembukuan, mesin hitung, computer, nesin jumlah, brangkas, radio, jam, kipas angin, almari, meja dan sebagainya.
  • Semua inventaris perpustakaan dan lain-lain inventaris barang-barang bercorak kebudayaan.
  • Alat-alat pengangkutan seperti: kapal terbang, kapal laut bus, truck, mobil, sepeda motor, scooter, sepeda kumbang, sepeda dan lain-lain.
  • Inventaris perlengkapan rumah sakit, sanatorium, asrama, Rumah Yatim atau piatu, Koloni Penderita Penyakit, Rumah Penjara dan lain, seperti: Rontgenapparat, mikroskop dan lain-lain

c)  Hewan-hewan, seperti sapi, kerbau, kuda, babi, anjing dan lain-lain hewan.

d) Barang-barang persediaan adalah barang-barang yang disimpan dalam gudang veem atau ditempat penyimpanan lainnya.[4]

 

C. Analisis Kasus

Jika kita melihat kepada hak kebendaan,maka disana tidak disebutkan tentang suatu benda yang dapat dihaki dengan jalan pemaksaan atau pengambilan secara tidak wajar, oleh karena itu Heru Suryanto bisa dikatakan telah mengambil hak kebendaan Negara yang bercorak budaya dengan jalan pemaksaan(mencuri). Dalam bukunya pokok-pokok hokum perdata Prof. Subekti.SH, memilah bezitter menjadi dua, yang pertama adalah te goeder trouw (jujur), dengan artian bahwa seseorang mengira bahwa benda yang dikuasainya itu adalah milik sendiri, adapun yang kedua ialah te kwader trouw(tidak jujur), maksudnya adalah benda yang dikuasainya bukanlah hak miliknya sediri, karena diperoleh dengan cara mencuri[5] Heru suryanto merupakan bezitter yang tidak jujur, karena memperoleh hak kebendaan dengan jalan mencuri

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di Magelang terkait dengan kasus pencurian sertifikat dan pemalsuan Arca dari Museum Radya Pustaka Surakarta dan pemalsuan Arca terkait Dalam BW pasal  546 yang berbunyi: Kedudukan atas sesuatu kebendaan bergerak, berakhir bertentangan dengan kehendak si yang memangkunya;

  1. apabila kebendaan itu telah di ambil orang lain atau dicuri;
  2. apabila kebendaan itu telah dihilangkannya dan tak diketahui lagi dimana adanya.

Kalau kita menganalisa kasus ini melalui pasal 546, maka disana disebutkan bahwa kedudukan atas suatu kebendaan bergerak berakhir karena dicuri oleh orang lain, dalam hal ini secara otomatis Museum Radya Pustaka kehilangan kedudukan atas sertifikat arca yang dicuri.

Lantas yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini adalah :

  1. Kenapa pihak keraton menolak untuk mengesahkan surat kepemilikan terhadap benda yang pernah diajukan Heru Suryanto, padahal kita ketahui bahwa setiap benda-benda yang berkaitan dengan hak milik atau hak kebendaan harus mempunyai dua bukti yaitu bukti fisik yang berupa benda tersebut dan bukti yuridis berupa surat-surat atau sejenisnya.
  2. Apakah kurdi memang tidak tau kalau arca yang dibuatnya akan dijual, padahal sudah jelas bahwa ia membuat arca palsu, pasti dibalik itu semua ada kerjasama yang terselubung, dimana masing-masing pihak mempunyai keuntungan dalam penjualan arca palsu ini, padahal sebagaimana diketahui, bahwa barang-barang antik tidak boleh diperjualbelikan apalagi yang dipalsukan, karena benda cagar budaya patut untuk dilestarikan bukan untuk diperjual belikan
  3. Bagaimana Heru Suryanto bisa memalsukan sertifikat atas benda-benda yang dipalsukannya, padahal kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, maka setiap hal harus ditempuh melalui jalur hukum, sama halnya dengan pembuatan sertifikat ini, seseorang tentu harus menempuh jalur hukum.

D. Kesimpulan

1. Pihak keraton seharusnya mengesahkan surat hak kebendaan yang diajukan Heru Suryanto sebelum pencurian dan pemalsuan terjadi.

2. Pihak museum seharusnya lebih berhati-hati terhadap orang-orang dalam, karena musuh dalam selimut sangat sulit dicari, apalagi benda ini menyangkut dengan Negara dan merupakan benda cagar budaya yang patut dilestarikan.

3. Penyelesaian kasus ini memang tidak secara perdata akan tetapi lebih kepidana, kalau sanksi dari perdata hanya persoalan hak kebendaan yang merupakan bukan hak miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

www. Harian umum sore sinar harapan. Com. Diambil di internet Ar-rayyan hari jum’at 23 november 2007

Mariam Darus Badrulzaman, 1997, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Jakarta: PT. Alumni,

Salim HS, 2003 Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika

Gunawan Widjaja,2002, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

 


[1] www. Harian umum sore sinar harapan. Com. Diambil di internet Ar-rayyan hari jum’at 23 november 2007

[2] Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Jakarta: PT. Alumni, 1997), 30-32  

[3] Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 89

[4] Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 114-117

[5] Subekti, Pokok-pokok hokum perdata, (Jakarta : PT.intermasa,2003) hal 64

Perihal Afrizal WS Zaini
BIODATA Nama : Afrizal Woyla Saputra Zaini., S.IP Tempat/Tanggal Lahir : Seuradeuk/29 Juli 1990 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-Laki Nama Orang Tua : - Ayah : Zaini Djambi (Alm) Ibu : Mariyah Alamat di Aceh : Ds. Seuradeuk Kec.Woyla Timur Kab. Aceh Barat Alamat di Malang : Asrama Mahasiswa Aceh, Jl. Bendungan Jatigede No. 03 Telp 0341-576156/HP 085277784400. Malang Pekerjaan : Wiraswasta Fak/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang E-mail : awszaini@yahoo.com Twitter :@afrizalwoyla Riwayat Pendidikan : 1.Sekolah Dasar Negeri Meutulang : 1997-2003 2.Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureumeu : 2003-2006 3.Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Meulaboh : 2006-2009 4.Universitas Muhammadiyah Malang : 2009 - 2013 Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Pemuda & Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang 2009-2010, dan 2010-2011. 2. Sekretaris Asrama Mahasiswa Aceh Malang 2009-2010. 3. Ketua Panitia Pembangunan Asarama Aceh Malang Anggaran 2010 4. Ketua Umum Angkatan 2009 Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. 5. Ketua Departemen Politik Hukum Dan HAM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM 2010 - 2011. 6. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP UMM. 7. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIP UMM. 8. Sekretaris Panitia Day Of Tsunami ” Masa Depan Aceh Pasca Tsunami” Tahun 2009. 9. Anggota Paskibraka Kabupaten Aceh Barat Angkatan 63 Tahun 2008. 10. Anggota Nasional Demokrat DPC Kabupaten Aceh Barat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: