PILKADA 2011

PILKADA 2011

MUNGKINKAH Pilkada 2011 dilangsungkan di Aceh? Pertama, bila jawabannya mungkin, maka bagaimana kemungkinan itu bisa terjadi? Lalu, bagaimana bentuk demokrasinya? Kedua, bila jawabannya tidak mungkin, maka bagaimana ketidakmungkinan itu bisa terjadi? Lalu, kejadian apa yang muncul sebagai konsekuensi logis tidak terselenggarakannya Pilkada 2011? 

Hal itu semua adalah pertanyaan yang muncul bila diperhatikan perkembangan dinamika politik di Aceh hingga saat ini yang sedemikian rupa bentuknya yang belum normal ini. Saya memprediksi dinamika politik di Aceh akan mengarah ke normal bila masyarakat mampu mengoreksi pilihan-pilihan politiknya berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-harinya selama rentang waktu dari Pilkada 2006 hingga Pemilu 2009 di dalam Pilkada 2011 (?) dan Pemilu 2014 yang akan datang.

Namun koreksi dari masyarakat pemilih akan mendapatkan hadangan dari golongan politik yang ingin memapankan kehidupan yang selama ini telah dinikmatinya. Karena koreksi pilihan tersebut dapat menjungkir-balikkan struktur sosial Aceh yang mulai terbentuk sejak Pilkada 2006 dan kian diperkukuh oleh hasil Pemilu 2009 lalu, yaitu struktur sosial orang kaya baru.

Tindakan koreksi masyarakat akan berhasil bila ditopang oleh dua kelompok sosial berikut. Pertama, kelompok sosial orang kaya lama, yang sejak Pilkada 2006 tersingkirkan atau kian marjinal setelah Pemilu 2009 dari pusaran utama politik Aceh. Kedua, adalah kelompok sosial aktivis generasi baru, yang tidak terlalu dalam tenggelam di dalam dinamika konflik lalu, dan mereka memiliki kesadaran kritis untuk turut memperbaharui bangunan politik yang membusuk di mana mereka hidup dewasa ini, agar di masa depan terbangun dunia politik Aceh yang baru, yang sesuai dengan kehidupan yang diimpikannya.

Mungkin 2011
Mereka yang berpandangan normatif akan mengatakan Pilkada 2011 pasti terjadi karena itu memang sebuah keharusan hukum. Bahkan hal itu merupakan agenda politik nasional yang menargetkan pada 2012 telah ada pemerintahan baru dengan anggaran (APBA/APBK) yang baru, meskipun disusun oleh eksekutif dan legislatif pra 2012.

Segala peraturan telah ada untuk menyelenggarakan Pilkada 2011. Bahkan jauh lebih mudah untuk merevisi qanun Pilkada 2006–yang di dalamnya telah ada ketentuan tentang kandidat perseorangan–dari pada membuat draf baru untuk qanun Pilkada yang tidak mencantumkan prosedur bagi kandidat perseorangan. Apalagi telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi perihal itu.

Bila dilihat dari modus pembentukan Tata Tertib DPRA, yang di dalamnya juga melahirkan permasalahan Wakil Ketua III DPRA, dan semangat kerja yang mempertahankan resistensi terhadap Pemerintahan Pusat, maka DPRA dengan mudah dan segera dapat mengeluarkan qanun Pilkada 2011 yang dapat mempertahankan status golongan politik yang berkuasa sekarang.

Kedigdayaan tersebut telah memunculkan gejalanya, sebagaimana yang tercermin dari sikap anggota KIP Aceh, Robby Syahputra, yang berencana memperketat verifikasi calon independen dengan dalih “agar tidak terjadi manipulasi data dukungan.” (Serambi, 29/1/11).  Sekalipun hal ini mungkin tidak merepresentasikan sikap politik KIP, namun kebesaran golongan politik yang berada di balik pernyataan itu, cukup memudahkan agenda politik itu diadopsi oleh KIP. Kasus lainnya, yang memperkuat preseden ini, adalah seorang anggota KIP menceritakan bagaimana rencana kerja tentang kebutuhan jumlah kelompok kerja untuk memudahkan mereka bekerja, justru mendapat hadangan dari mantan anggota KIP yang telah mengabdi sebagai staf ahli eksekutif.

Tidak Mungkin 2011
Mereka yang berpandangan kritis, mungkin cenderung memrediksi Pilkada 2011 tidak terjadi. Karena mereka mempertimbangkan ketegangan politik antar kepentingan-kepentingan golongan politik yang berkuasa dan tidak berkuasa, serta perilaku mesin politik yang sudah mulai bekerja dengan “kekerasan” di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta peningkatan kasus-kasus kriminal bersenjata, baik tradisional maupun modern.

Jika interes-interes politik itu bisa memberikan jaminan tidak mengganggu pemapanan golongan politik yang berkuasa saat ini, maka Pilkada 2011 segera bisa dimulai. Masalahnya, interes-interes itu justru diduga akan mendekonstruksi kemapanan golongan politik tersebut. Sikap ini terlihat, pada sikap Partai Aceh dan Gubernur yang tidak mau memberikan dukungan resmi pada proses Judicial Review poin jalur perseorangan. Mereka, seperti yang dikatakan oleh Yahya Muadz, Sekretaris Jendral PA, bahwa “tidak menolak adanya calon independen dan juga tidak mendukungnya.” (Waspada, 24/1/11).

Bahkan sebelumnya ada pandangan perseorang yang lebih ekstrim lagi bahwa mereka tetap akan mengacu pada UUPA semata. Modus penyusunan Tatib DPRA/DPRK akan dipakai kembali. Artinya, mereka akan menggolkan qanun Pilkada yang semata-mata menggunakan “kaca mata kuda” ke arah UUPA, dan dengan spirit resisten terhadap Pusat, karena itu akan dengan sendirinya mengabaikan undang-undang lainnya dan keputusan MK.

Akibatnya, qanun Pilkada tersebut akan mengundang reaksi Pusat sebagai Tatib DPRA yang menggantung hingga lebih dari satu tahun. Bila demikian kejadiannya, maka Pilkada 2011 juga akan menggantung. Apalagi, sikap Gubernur Irwandi yang tidak mau menjalankan keputusan Mendagri, sebagaimana dalam hal Tatib DPRA.

Kesemua skenario kemungkinan ini akan berujung pada habisnya masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Irwandi-Nazar. Agenda politik Pusat yang akan dijalankan oleh Mendagri adalah melantik pejabat gubernur sementara sampai terpilihnya gubernur baru sebagaimana yang dilakukan oleh Gubernur Mustafa Abubakar.

Jadi, kedua skenario kemungkinan Pilkada 2011 memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Masalahnya, bagaimana jalannya skenario itu. Lalu, apa akibatnya bila salah satu skenario itu yang terjadi.

Pihak golongan politik yang besar di Aceh, tentunya ingin menjalankan skenario yang pertama. Sebab skenario pertama memberikan garansi politik bahwa mereka akan status quo. Lagi pula mereka tidak perlu buru-buru untuk menciptakan senjata politik cadangannya, yakni qanun Wali Nanggroe.

Pihak golongan politik lainnya, bisa saja cenderung pada skenario kedua, karena memberikan peluang untuk mereduksi kekuatan politik. Sedangkan Pusat juga bisa cenderung pada skenario kedua karena untuk mereduksi kekuatan resistensi terhadap Pusat yang terjadi selama ini. Bahkan Pusat pun memiliki senjata politik cadangan, yakni mengajukan KPK untuk memproses kasus-kasus korupsi pejabat yang baru tergeser dari kursi kekuasaannya.

Lalu, bagaimana dengan sikap masyarakat? Apakah mereka akan proaktif mengonstruksi sistem politik yang sehat? Atau pun akan menjawab, “kami sudah lelah dan tertipu!”

* Penulis adalah adalah sosiolog dengan fokus Aceh.

Tue, Feb 1st 2011, 08:08
By. Serambinews.com

Perihal Afrizal WS Zaini
BIODATA Nama : Afrizal Woyla Saputra Zaini., S.IP Tempat/Tanggal Lahir : Seuradeuk/29 Juli 1990 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-Laki Nama Orang Tua : - Ayah : Zaini Djambi (Alm) Ibu : Mariyah Alamat di Aceh : Ds. Seuradeuk Kec.Woyla Timur Kab. Aceh Barat Alamat di Malang : Asrama Mahasiswa Aceh, Jl. Bendungan Jatigede No. 03 Telp 0341-576156/HP 085277784400. Malang Pekerjaan : Wiraswasta Fak/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang E-mail : awszaini@yahoo.com Twitter :@afrizalwoyla Riwayat Pendidikan : 1.Sekolah Dasar Negeri Meutulang : 1997-2003 2.Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureumeu : 2003-2006 3.Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Meulaboh : 2006-2009 4.Universitas Muhammadiyah Malang : 2009 - 2013 Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Pemuda & Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang 2009-2010, dan 2010-2011. 2. Sekretaris Asrama Mahasiswa Aceh Malang 2009-2010. 3. Ketua Panitia Pembangunan Asarama Aceh Malang Anggaran 2010 4. Ketua Umum Angkatan 2009 Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. 5. Ketua Departemen Politik Hukum Dan HAM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM 2010 - 2011. 6. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP UMM. 7. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIP UMM. 8. Sekretaris Panitia Day Of Tsunami ” Masa Depan Aceh Pasca Tsunami” Tahun 2009. 9. Anggota Paskibraka Kabupaten Aceh Barat Angkatan 63 Tahun 2008. 10. Anggota Nasional Demokrat DPC Kabupaten Aceh Barat.

3 Responses to PILKADA 2011

  1. rahman mengatakan:

    bagus sekali postnya

  2. ranjo mengatakan:

    oke,…….. mantap postnya

  3. iwan mengatakan:

    hohhohohoh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: