STRUKTUR KEPARTAIAN SEBAGAI WUJUD SRTUKTUR SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

Struktur  Kepartaian Sebagai Wujud Struktur Sosial Masyarakat Indonesia

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

A. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Oleh sebab itu partai politik berbeda dengan gerakan Government.

Menurut  Carl J. Friedrich: Partai politik adalah A Political party is a group of human baings, satbly organized with the objective of securing of maintaining for its leaders the control a government, with the further objektive of giving to members of the party, throught such control ideal and material benefits and advantages “sekelompok menusia yang terorganisir  secara stabil dengan cara merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasa ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat materil maupun ideal”[1]. Sedangkan R.F. Soultau mendefenisikan bahwa partai pollitik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka[2].

Adapun gerakan Government adalah suatu gerakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan pada lembaga politik dan juga  ingin menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan Government mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental yang bersifat ideologi dan bertujuan untuk menumbuhkan suatu identitas kelompok bagi anggotanya (interest group).

B. Sejarah Kepartaian di Indonesia

1. Orde Lama

Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai  dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan[3].

Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Perpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.[4] Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, Perti Murba dan Partindo. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.

Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan “Deklarasi Bogor.

2. Orde Baru

Pada masa orde baru indonesia hanya memiliki tiga partai atau juga disebut Tripartai, pada masa tersebut perkembangan partai sudah mulai dibatasi  yang dikarenakan oleh kepentingan politik, sehingga partai-partai yang berdiri pada masa orde lama sebagian besar dihapus oleh Presiden Soeharto, kenyataanya partai muncul hanya Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ketiga partai tersebut mencerminkan bahwa ada suatu simbol dimana partai-partai tersebut memiliki sistem, dan juga anggota  yang berbeda latar belakang, antara lain Golongan Karya mayoritas dari kaum Intelektual, partai PDI manyoritas banyak berasal dari kaum nasionalis, sedangkan PPP didomisili oleh para tokoh-tokoh ulama. sistem seperti ini membuat Negara Indonesia semakin semberaut yang dikarenakan oleh sistem partai terbatas yang menyebabkan perkembangan pemilihan dan suara rakyat didokrin oleh Golongan Karya, pada masa itu pemilihan selalu dikuasai oleh Golongan karya, sedangkan PDI dan PPP hanya memperoleh suara tidak sampai separuhnya.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Angka-angka perbandingan ini hampir tidak mengalami perubahan berarti selama masa Orde Baru. Meski demikian dominasi Golongan Karya yang luar biasa terjadi pada Pemilu 1987 dan 1997 ketika Golongan Karya memperoleh suara sekitar 75%. Pada Pemilu 1987, PPP mengalami penurunan suara yang drastis. Sementara pada Pemilu 1997, partai PDI yang mengalami penurunan suara sangat signifikan sebagai akibat perpecahan internal yang menyebabkan terjadinya penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta.

3. Reformasi

Pada masa reformasi, partai-partai politik kembali muncul setelah terpakum oleh orde lama, dan distribusi kekuatan antar partai mengalami fluktuasi kembali. Keanekaragaman dalam komposisi masyarakat menjurus ke berkembangnya sistem multipartai. Dimana perbedaaan ras, agama, dan suku bangsa sangat kuat, golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas dalam satu wadah saja.

Pemilu 1999  jumlah partai sebanyak 48, antara lain: PDI-P, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, PDS, PBB, dan lainnya. Keberadaan partai-partai tersebut membuktikan bahwa Indonesia mulai maju dari keterpurukan, dengan sistem yang berbeda-beda, membuat pilihan masyarakat semakin beragam. Kemudian pada  tahun 2004 yang diikuti partai yang lebih sedikit dibanding  pemilu 1999 (hanya 24 partai) justru menghasilkan distribusi kekuatan antarpartai yang jauh lebih bervariasi.

C. Struktur Partai

Struktur kepartaian merupakan puncak yang dibentuk dari struktur dasar yang terdiri atas struktur sosial masyarakat. Adapun peran partai politik dalam mewujudkan struktur sosial masyarakat yang sejahtera ialah dengan cara menyerap aspirasi dari masyarakat itu sendiri tetapi dalam banyak contoh kasus tidak sedikit pula partai politik menjadikan konflik dan polemik dalam masyarakat karena adanya tumpang tindih kepentingan satu sama lain.

Partai mempunyai struktur antara lain adalah Pimpinan pusat,  pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan kecamatan atau yang sering disebut pimpinan ranting. Struktur diatas mempunyai anggota-anggota yang berbeda latarbelakang mulai dari pendidikan, agama, etnis, ekonomi, maupun kelas sosial.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), “Political parties created democracy”. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”.

Namun demikian, banyak pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik yang menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu birahi” kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung dan berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik.

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “checks and balances”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim, yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip “checks and balances” dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip “checks and balances” berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.

Tentu saja, partai politik adalah merupakan salah satu wadah yang dibangun oleh masyarakat untuk kemajuan dalam berbangsa dan bernegara, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan dieksplorasikan bebas dalam masyarakat demokratis. Disamping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi non pemerintah (NGO’s), dan lain sebagainya.

Namun, dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Disamping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Pertai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (values and interests) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, “Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”[5]

Dalam hal lain kultur juga sangat menentukan arah pemikiran masyarakat terhadap pilihan partai politik, sehingga partai politik pada awal pendiriannya harus mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang sesuai dengan arah pemikiran masyarakat pada umumnya agar dapat meperoleh suara yang banyak. Menurut Drs Saiman. M.Si, Partai politik juga merupakan elemen bangsa yang sangat efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat, kerana partai politik merupakan jembatan yang dekat dengan pemerintah. Para wakil-wakil politik yang mewakili rakyat di legislatif seharusnya terlebih dahulu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, buka justru terlebih dahulu menperjuangkan aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingan individu, kelompok partai ataupun kepentingan-kepentingan penguasa[6]. Permasalahan terakhir telah banyak terjadi, tidak hanya pada lembaga legislatif pusat bahkan juga telah menyebar pada lembaga legislatif di daerah-daerah.

D. Struktur Partai Dalam Tatanan Masyarakat

1. Partai PDI Perjuangan

Partai yang bemoncong putih ini memiliki suatu penerapan dan sikap yang berbeda dari partai partai yang lain, jika kita cermati partai ini condong kepada sistem nasionalis, karena pada saat pemilihan umum sikap dokrin-dokrin kenasionalisasi itu sangat diterapkan, bahwa partai itu tidak dalam ranah keagamaan, dan juga tidak ke ranah urar ataupun urban, tetapi sistem Partai PDI P adalah bebas asalkan berwarga negara indonesia. Anggota-anggotanya pun lebih  berwawasan terbuka, tapi jika mengkaji secara islam partai PDI kurang berkenan didalam kepercayaan masyarakat, karena didalam partai tersebut tidak ada menspesifikasikan suatu pemahaman ataupun keyakinan tentang hukum-hukum islam.

Proses pengkaderan dilakukan dengan pluralisme agama, sehingga merekrut berbagai macam suku, agama, dan budaya untuk dijadikan anggota, tetepi pada ranah pimpinan pusat, partai ini lebih condong pada sistem kekeluargaan, karena sruktur-struktur pusat semua di engang oleh keluarga besar Megawati.

2. Partai Golongan Karya

Membicarakan menyangkut partai sepertinya sangat berkaitan satu sama lain, perbedaannya hanya pada konsep prioritas  atau jalan yang ingin dicapai, tujuan yang sama dan misi yang sama yaitu untuk untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, hanya beda latar belakang dan proses yang ingin ditempuh, dalam hal ini perlu diklasifikasi bahwa partai golongan karya lebih kepada pengkaderan mulai dari pimpina pusat sampai pimpinan ranting semua dipegang oleh kaum cendikiawan dan tokoh-tokoh intelektual. Dan sistem seperti itu bahwa mencerminkan pengkaderan parati golongan karya lebih kepada ranah inteletual, sehingga dapat di defenisikan bahwa partai golongan karya adalah  partai orang-orang intelektual dan parati birokrasi.

3. Partai Gerindra

Partai gerindra penerapannya lebih kepada kaum buruh, dimana Prabowo selaku pendiri partai gerindra  lebih condong memperlatikan kaum buruh, dari pada masyarakat moderat ataupun orang-orang borjuis, dan sikap seperti itu dapat didefenisikan bahwa gerindra adalah partai yang lebih condong memperjuangkan kaum ural dan urban.

4. Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai yang didomisili oleh umat islam dimana prioritas partai tersebut adalah pada kesatuan agama islam, dan gaya pemimpin-peminpinnyapun mencerminkan bahwa partai keadilan sejahtera adalah partai orang-orang agamamis.

E. Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial masyarakat ialah merupakan susunan atau konfigurasi dari unsur-unsur masyarakat sosial yang pokok dalam masyarakat. Struktur  masyarakat merupakan ruang yang sangat abstrak dalam masyarakat itu sendiri, contoh struktur sosial dalam masyarakat yaitu kelompok sosial, kelas sosial,  norma dan lembaga sosial masyarakat. Hubungan antara struktur sosial dengan struktur politik di Indonesia misalnya dilakukan oleh beberapa peneliti. Leo Suryadinata, misalnya mengkaji perilaku pemilih dalam pemilu (selaku variable terikat) dengan variabel-variabel bebas seperti agama, etnis, pendidikan, komposisi geografis, populasi migrant dan urban, pendapatan per kapita, dan kemiskinan. Selain Suryadinata, peneliti lain seperti R. William Liddle dan Saiful Mujani juga melakukan hal yang hampir mirip. Keduanya mengkaji variable-variabel seperti orientasi agama, ekonomi politik, kelas sosial, identitas etnis, rural-urban.

1. Agama

Agama adalah sebuah keyakinan yang bersumber pada motivasi dalam besosial, berbicara tentang peranan agama dalam kehidupan sosial menyangkut dua hal yang sudah tentu hubungannya erat, memiliki aspek-espek yang terpelihara. Yaitu pengaruh dari cita-cita agama dan etika, agama dalam kehidupan individu dari kelas sosial dan grup sosial, perseorangan dan kolektivitas, dan mencakup kebiasaan dan cara semua unsur asing agama diwarnainya. Agama juga sebagai suatu sistem yang mencakup individu dan masyarakat, seperti adanya emosi keagamaan, keyakinan terhadap sifat faham, ritus, dan upacara, serta umat atau kesatuan sosial yang terikat dengan agama. Agama dan masyarakat dapat pula berwujud dalam sistem simbol sehingga dapat memantapkan motivasi manusianya, kemudian terstruktur tatanan hukum dan ketentuan yang berlaku umum, seperti banyaknya pendapat agama tentang kehidupan dunia, maupun akhirat.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya” dan “menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya”. Pemerintah, bagaimanapun, secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

2. Etnis

Etnis adalah suatu suku atau golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku pun ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, dan oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri biologis.

Menurut  antropolog Fredrik Barth dan Eric Wolf, menganggap etnisitas sebagai hasil interaksi, dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok[7]. Proses-proses yang melahirkan identifikasi seperti itu disebut etnogenesis. Secara keseluruhan, para anggota dari sebuah kelompok suku bangsa mengklaim kesinambungan budaya melintasi waktu, meskipun para sejarahwan dan antropolog telah mendokumentasikan bahwa banyak dari nilai-nilai, praktik-praktik, dan norma-norma yang dianggap menunjukkan kesinambungan dengan masa lalu itu pada dasarnya adalah temuan yang relatif baru. Di Negara Indonesia sendiri berbagai macam etnis bersatu dalam bingneka tunggal ika, diantaranya entis Tiong Hoa, etnis Aceh, etnis Jawa, etnis Tamin, dan lain-lain.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Menempuh pendidikan adalah hal yang harus  dipenuhi dalam kehidupan, karena pendidikan dapat mangaplikasikan ilmu dalam bermasyarakat, dan pendidikan bukan hanya berbentuk formal, tapi juga berbentuk non formal.

4. Georgafis

Geografis adalah sebuat sebuah terapan yang mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan wilayahnya dan manusia lainnya, dan pada transformasi makroskopis bagaimana manusia berperan di dunia. Bisa dibagi menjadi: geografi ekonomi, geografi politik (termasuk geopolitik), geografi sosial (termasuk geografi kota), geografi feminisme dan geografi militer.

Mengakji geografi bukan hanya pada kontek hubungan kausal gejala-gejala di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang fisikal maupun yang menyangkut mahkluk hidup beserta permasalahannya, tetapi juiga mengkaji tentang bagaimana manusia dan lingkungannya berinteraksi, walaupun paham determinisme lingkungan sudah tidak berkembang, masih ada tradisi kuat di antara geografer untuk mengkaji hubungan antar manusia dengan alam. Terdapat dua bidang pada geografi manusia-lingkungan: ekologi budaya dan politik dam penelitian risiko-bencana. banyak lingkungan yang sudah dirusak oleh manusia, seharusnya sudah menjadi tugas manusia yang harus menjaga dan melestarikan lingkungan.

5. Ekonomi

Ekonomi  adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ilmu ekonomi juga merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kepuasan (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa).

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin oikonomia yang mengandung pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga disini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan demikian bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Berbeda dengan hukum, pengaturan melaluiekonomi di atas terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara lebih efisien dan produktif. Jadi, belum berorientasi pada pencapaian keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan sumber dayaekonomi tersebut yang dapat dilakukan melalui hukum.

6. Kelas Sosial

Kelas sosial atau golongan sosial merupakan perbedaan strata, dan perbedaan hierarkis (atau stratifikasi) antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, namun tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori golongan sosial yang sama. Dalam buku ilmu sosial dasar menyebutkan bahwa kelas sosial adalah merupakan suatu lapisan masyarakat yang berbeda-beda, dan dalam hal ini dapat berupa uang atau benda-benda bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, solehan dalam beragama, atau keturunan keluarga yang terhormat[8].

Di Indonesia ada beberapa kontek yang mencerminkan perbedaab kelas sosial, diantarnya masyarakat miskin dan kaya, intelektual dan awam, dan masyarakat desa dengan masyarakat kota, damana perbedaan perbedaan tersebut sangat berpengaruh dalm proses interaksi masyarakat senddi,sehingga butuh penyesuaian. Dalam hal lain berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial, dapat kita temukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Beberapa masyarakat tradisional pemburu-pengumpul, tidak memiliki golongan sosial dan seringkali tidak memiliki pemimpin tetap pula, oleh karena itu masyarakat seperti ini menghindari stratifikasi sosial, dalam masyarakat seperti ini, semua orang biasanya mengerjakan aktivitas yang sama dan tidak ada pembagian pekerjaan.

7. Rural-Urban

Konsep ural urba suatu pemahaman yang mebedakan klasifikasi antar masyarakat kota dengan masyarakat kota, nah dalm kontek ini buku ilmu sosial dasar menjelaskan bahwa ada perbedaan daerah dimana daerah kota lebih modern sedangkan daerah desa lebih tradisional, sehingga dalam proses politik disini perlu adanya pemahaman-pemahaman yang berbeda karakter,dan perlu adanya penyesuaian, karena kondisi masyarakat kota dengan masyarakat desa umumnya berbeda. Jika dikaji dalam masyarakat desa sistemnya lebih kepada kekeluargaan, dan pola kehidupan sangat standar jika dibandingkan dengan masyarakat kota[9].

Daftar Pustaka

  1. 1. Cari J. Friedrich, Contitutional Government and democracy: Theory and Practice in Europe and America, Weltham, Mass, Blaisdeil Plublishing Company, 1976.
  2. 2. Roger F. Soltau, An Introduction To Polkitics, London, Longmans, Green & Co, 1961.
  3. 3. Herbert Faith, The Indonesian Elections of 1955, Jakarta: KPG, 1999
  4. 4. Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2005.
  5. 5. Robert Michels, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984.
  6. 6. Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference, Eric Wolf, Europe, ed 1969.
  7. 7. M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar, Refika Aditama, Bandung, 1996.

Artikel            :

  1. 1. Saiman. 2004.Reformasi dan Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Indonesia. Jurnal Government, Edisi 2, Agustus 2003.

Internet          :

  1. http://www.partai/gerindra. Com/ di akses hari jum’at 30 April 2010.
  2. http://obyramadhani.wordpress.com/2009/11/20/agama-dan-masyarakat/ di akses hari jum’at 30 April 2010.
  3. http://www.what-buddha-taught.net/BI/Dhammananda_Agama_dalam_Masyarakat_yang_Multi_Religius.pdf/ di akses hari jum”at 30 April 2010.
  4. http://www.legalitas.org/Konfigurasi+Politik+pada+Era+Orde+Lama+dan+Orde+Baru/Suatu+Telaahan+dalam+Partai+Politik/ di akses hari jum’at 30 April 2010.

[1] Cari J. Friedrich, Contitutional Government and democracy: Theory and Practice in Europe and America, Weltham, Mass, Blaisdeil Plublishing Company, 1976, hal 419.

[2] Roger F. Soltau, An Introduction To Polkitics, London, Longmans, Green & Co, 1961, hal 199.

[3] Herbert Faith, The Indonesian Elections of 1955, Jakarta: KPG, 1999, hal. 84-85

[4] Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2005, hal 106

[5] Robert Michels, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984, hal 23.

[6] Saiman. 2004.Reformasi dan Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Indonesia. Jurnal Government, Edisi 2, Agustus 2003, hal 2.

[7] Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference, Eric Wolf, Europe, ed 1969 hlm. 381

[8] M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar, Refika Aditama, Bandung, 1996, hal 148.

[9] M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar, Refika Aditama, Bandung, 1996, hal 140

2 Responses to STRUKTUR KEPARTAIAN SEBAGAI WUJUD SRTUKTUR SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

  1. Ronny mengatakan:

    Saya mendukung JK RI-1 & PS RI -2

  2. Alhada mengatakan:

    Thanks ya,,, makalah tentang struktur sosialnya sangat membantu…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: