SISTEM DEMOKRASI

SISTEM DEMOKRASI

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

A. Konsep Demokrasi

Demokrasi dapat didefinisiskan sebagai sebuah bentuk kekuasaan (kratos) dari atau oleh rakyat untuk rakyat (demos). Dalam konteks politik kekuasaan diartikan sebagai pemerintahan, sedangkan rakyat adalah sebagai warga negara. Demos bukanlah rakyat secara keseluruhan, tetapi mereka yang berdasarkan kesepakatan formal mengontrol sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan ats hak-hak individu dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dengan urusan publik atau pemerintahan.

Menurut pendapat Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.

Dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam bentuk partisipasi langsung, dan diskriminasi kegiatan politik tetap berlangsung meskipun prakteknya berbeda seperti pada zaman yunani kuno, keterlibatan rakyat secara langsung tidak dapat terakomodir semuanya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dalam membangun pengaruh dan menguasai suara politik, sehingga bagi yang memiliki kemampuan tersebut dapat mewakili dan terpilih dalam kegiatan politik sementara bagi sebagian rakyat akan merasa puas jika kepentingannya terwakili.

B. Bentuk Demokrasi

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau sistem demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh faktor sejarah negara, kebudayaan, pandangan hidup, dan tujuan negara tersebut. Sistem demokrasi pada umumnya selalu dikaitkan dengan ideologi liberalisme. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sistem demokrasi sangat erat hubungannya dan merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini disebabkan kebanyakan negara yang menganut kapitalisme dan liberalisme sebagai ideo;oginya secara politik adalah penganut sistem demokrasi liberal. Disamping itu ada juga bentuk sistem demokrasi sosialis.

Hubungan antara kapitalisme dengan demokrasi hanya muncul bila dikaitkan dengan liberalisme sebagai ideologi politik yang merupakan dasar pengembangan prinsip ekonomi kapitalisme. Hal ini dikarenakan bahwa :

  • Pemerintahan yang bertahan dari dulu sampai sekarang adalah demokrasi yang berakar pada ideologi liberal klasik (classical liberalism)
  • Kapitalisme sejak awal perkembangannya dilandaskan kepada ideologi liberal klasik, sebagai ideologi politiknya.

1. Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Indonesia dapat dipahami sebegai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok dalam organisasi negara yang menurut Undang-Undang dasar 1945 disebut sebagai kerakyatan. Sistem demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau sistem pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Falsafah Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga mengandung nilai religius. Hal ini berarti bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi tanggung jawab kemanusiaan dan sekaligus terhadap Tuhan. Demokrasi Indonesia pada dasarnya telah dilkasanakan bangsa Indonesia sejak dulu sampai saat ini masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam melaksanakan demokrasi secara musyawarah dan mufakat sesuai silai ke-4.

Dalam perjalanan sistem pemerintahan, Indonesia pernah melaksanakan sistem Demokrasi Terpimpin berdasarkan ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, pada saat pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dekrit Presiden 5 Juli 1955. Namun berdasarkan ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 sistem Demokrasi Terpimpin dicabut karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila merupakan pengganti Demokrasi Terpimpin. Kemudian pelaksanaan Demokrasi Pancasila ini ditetapkan dan diatur berdasarkan ketetapan MPR No. 1/MPR/1978.

Dengan demikian sistem demokrasi Indonesia adalah sistem Demokrasi Pancasila yaitu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang dilandasi nilai-nilai dasar negara yaitu Pancasila.

2. Hak Pilih TNI

Dalam suatu negara yang berdaulat dan demokratis, kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminatif terutama dalam keikutsertaan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi politiknya terhadap bentuk atau sistem suatu pemerintahan adalah merupakan hak asasi bagi semua orang. Oleh sebab itu bagi setia warga negara Indonesia termasuk TNI dan Polri yang juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia tentu memiliki hak dan perlakuan yang sama termasuk dalam keikutsertaan dalam memilih untuk menentukan kepemimpinan negara. Sehingga hak bagi TNI dalam memilih merupakan suatu yang wajar dan normal dalam kehidupan negara yang demokratis.

Namun demikian hal yang perlu diperhatikan adalah adanya suatu mekanisme dan aturan yang jelas bagi TNI dan Polri dalam memilih dan keikutsertaan dalam sistem politik di Indonesia. Hal ini disebabkan pengalaman masa lalu pada rezim pemerintahan orde baru yang otoriter, dimana kebebasan bagi rakyat dalam menggunakan haknya sangat ditentukan oleh kemauan pemimpin yang berlatar belakang militer. Pengalaman tersebut juga disebabkan bahwa keterlibatan militer (TNI) dalam sistem pemerintahan dan politik di Indonesia pada saat itu sangat kuat, sehingga demokrasi tidak dapat berjalan sesuai kedaulatan rakyat.

Dengan demikian yang perlu diperhatikan dalam era globalisasi saat ini, dimana kebebasan bagi setiap individu seolah tidak dapat dibatasi termasuk dalam melaksanakan hak khususnya dalam pelaksanaan demokratisasi bagi suatu negara seperti Indonesia sesuai dengan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 D adalah ”Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Namun demikian permasalahan bagi TNI saat ini adalah belum adanya aturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan legislatif bagi TNI untuk menggunakan hak dalam memilih khususnya keikutsertaan dalam pemilihan umum. Sehingga menurut pendapat saya TNI dan Polri berhak untuk mendapatkan hak dalam memilih. Sedangkan keikutsertaan TNI dan Polri dalam pencalonan untuk menjadi pemimpin publik seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota harus dengan persyaratan yaitu mengundurkan diri (pensiun) sebagai anggota TNI terlebih dahulu. Sedangkan bagi Polisi cukup melakukan non aktif, hal ini karena polisi merupakan warga sipil yang tugasnya mengayomi masyarakat, sedangkan TNI alat negara yang fungsinya menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman luar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: