PELIMPAHAN WEWENANG KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH

PELIMPAHAN WEWENANG KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

A.     Fiskal

1. Desentralisasi fiskal

Pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan (keuangan) yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatannya. Desentralisasi Fiskal ini bertujuan agar dapat meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan good government dan Publik service, dalam hal ini wewenang yang diberikan oleh pemrintah pusat menjadi lebih besar sehingga daerah dapat mengelola keuangan tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Desentrasisi fiskal juga merupakan pelimpahan peran perintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dulu dikelala sepenuhnya oleh pemerintah pusat, peran pemerintah daerah yang sebagai utusan pemerintah pusat dapat diklasanakan dengan menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat.

Desentralisasi fiskal bisa dipahami sebagai pendemokratisasian sistem oleh pemerintah pusat dan penggaran tidak terlepas dari perncanaan konsep pembangunan yang di tawarkan. Semejak lahirnya reformasi berdasarkan  undang undang no 25 tahun 2004, telah memberi kewenangan secara leluasa kepada daerah untuk mengatur kebijakan keuangan dan juga didukung lagi oleh undang-undang 32 tahun 2004 yang melepaskan daerah secara mandiri  untuk mengelola daerahnya sehingga tidak lagi bersifat sentaralistik.

Salah satu dari demokratisasi anggara yaitu dengan di beriikan pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah (desentralisasi fiskal) menjadi pengelolaan daerah secara mandiri dan lebih berkesimnambungan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat di tinggkat daerah hingga ke tingkat desa.

2. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut pemrintah pusat berharap dapat menjamin terjadinya demokratisasi anggaran publik yang lebih terbuka, sehingga masyarakat memiliki peran dalam mengelola keuanggan tersebut dengan maksimal.

3. Bentuk transfer fiskal

Bentuk Fiskal menurut Boex (2001), transfer berbentuk block grant, yaitu bantuan yang diberikan sebagai suatu pembayaran kembali dari pengeluaran aktual pemerintah daerah. Bentuk yang lain adalah matching grant, yaitu bantuan yang diberikan dengan proporsi tertentu dari pengeluaran pemerintah daerah.

Transfer dapat juga dalam bentuk kontribusi pendapatan (revenue sharing) dimana pemerintah sub nasional menerima share pendapatan tertentu yang dikumpulkan dalam wilayahnya. Sedangkan Rossen (2002) membagi grant menjadi dua macam, yaitu :

Pertama, Conditional grant, yaitu donor khusus yang diberikan kepada pemerintah sub nasional untuk tujuan-tujuan khusus; dan

Kedua, Unconditional grant diberikan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk usaha-usaha produktif tanpa persyaratan tertentu, seperti investasi dalam BUMN/D guna memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Oleh karenanya unnconditional grant sering disebut juga sebagai revenue sharing.

B.    Unsur-Unsur Desentralisasi Fiskal

Menurut Mulyana dkk, unsur-unsur yang wajib diperhatikan terhadap desentralisasi fiscal ada:

1. Pendelegasian atau pendistribusian tanggung jawab pengeluaran (the assignment of expenditure responsibility)

Pendelegasian atau pendistribusian tanggung jawab pengeluaran dapat diartikulasikan  oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai hak dan tangggung jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran yang di inginkan, tampa harus di setor ke pemerintah pusat. Pemerintah psat dalam hal ini hanya sebagai pengontrol dan pengarah pendelagasian penegeluaran tersebut.

2. Pendistribusian sumber pendapatan / perpajakan (assignment of tax resources),

Pendistribusian Sumber pendapatan / perpajakan merupakan porsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dulunya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pada era desentralisasi fiskal ini peran pemerintah daerah dalam mengelola perpajakan ataupun pendapatan pendapatan lainnya dapat dikelola sendri, yang sesuai dengan dengan undang-undang berlaku. Unsur ini sangat diharapkan dapat menjadikan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya sendiri dan dapat dipergunakan dengan baik.

3. Transfer antar tingkat pemerintahan (inter-governmental fiscal transfer),

Transfer antar tingkat pemerintahan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pertumbuhan daerah, sehingga daerah tiap tahun mendapat suntikan dana dari pusat dalam berbagai hal, dan dana tersebut dapat dikelola dengan baik.

4. Mekanisme pinjaman dan utang (subnational deficit, borrowing, and debt).

Mekanisme pinjam dan utang ini merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ketika proses pembangunan dilakukan memiliki kendala devisit anggaran sihingga pemerintah daerah mempunyai jalan dalam mendukung pembangunan tersbut melalui peminjaman agar dapat menutupi kekurangan tersebut

Anggaran dalam hal pinjaman merupakan proses dan wewenang yand dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam mengantisispasi kelemahan atau kekurangan anggaran.

Pembiayaan yg bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter nasional.

C.    Tujuan Umum Dari Transfer Pusat ke Daerah

Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kapada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaan pemerintahan daerah dengan baik. Pemberian dana dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat block grant, pada umumnya adalah DAU

Tujuan Umum penyerahan dana dari pusat terhadap daerah adalah:

1. Mengurangi ketimpangan fiskal secara vertikal

Ketimpangan fiscal yang terjadi dalam suatu pemerintahan atau instansi bawahannya, misalnya Direktorat Jendral kapada Direktorat, Sekretariat Jendral kepada Kepada Biro, Biro kepada Kepala Bagian, dsb.

2. Mengurangi ketimpangan fiskal secara horisontal

Ketimpangan fiskal ini, ketimpangan yang terjadi instansi yang setingkat baik dalam satu instansi maupun dengan instansi lain, dalam lingkungan pemerintah itu sendiri.

  1. Menjaga tercapainya standar pelayanan minimal di seluruh wilayah;
  2. Mengatasi persoalan menyebarnya atau melimpahnya pelayanan publik;
  3. Menciptakan stabilisasi.

D.    Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU 33/2004).

1. Bagi Hasil Pajak

    1. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
    2. Pajak Penghasilan Pasal 21 .
    3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
    4. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dengan ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan jenis pajak (kabupaten/kota) yang baru, yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan kabupaten /kota hanya mendapatkan dana bagi hasil pajak terebut. Jenis pajak kabupaten/kota yang baru tersebut, diantaranya adalah :

a.        PBB Perdesaan dan Perkotaan (akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2014).

b.        BPHTB (dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2011).

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam, yang terdiri dari: Kehutanan; Pertambangan Umum; Perikanan; Pertambangan Minyak Bumi; Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.

E.     Dana Alokasi Umum (DAU)

UU No.33/2004 è DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan  antar-daerah (equalization grant) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU è dalam bentuk block grant

DAU è mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daerah

DAU è Sekurang-kurangnya 26% PDN Netto (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

Dana Alokasi Umum selain dimaksudkan untuk pembantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara  Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi  Kesenjangan pendanaan antar Pemerintah Daerah.

Dana ini juga bertujuan agar pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yg mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

F.     Proses Penganggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Proses Penganggarana dalam pengelolaan daerah  di kelompokkan dalam tiga bagian, di antaranya:

  1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan. (Mulyasari dan Sugiri, 2004: 439).
  2. Anggaran merupakan ungkapan kuantitatif yang normal tentang rencana manajemen. (Horngren, 1996: 188).
  3. Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. (Mardiasmo, 2002:61).

Proses ini sedikit tidak sesuai dengan era desentralisasi dimana peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran (Buggeting) hanya sampai pada proses penyusunan pembangunan sedangkan untuk penyususnan anggaran hanya dilaksanakan oleh eksekutif bersama legislates saja, disini dapat kita lihat bahwa masih ada kelemahan dari desentralisasi yang masih setengah hati.

Idealnya peran masyakat dalam proses pengangaran dan pengelolaan keuangan daerah melalui musrembang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, sehingga transparansi pemerintah lebih terjamin. Dan paling tidak dengan konsep seperti ini dapat meminimalisir kendala-kendala yang pemrintah hadapi dalam proses negosisasi politik pengangagaran tersebut.

Musrembang yang dilakukan selama ini hanya mengangkat proses arah pembangunan yang diharapkan, namun sering terjadi pada saat pembangunan itu dilakukan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang sebabkan peran masyarakat dalam control hanya sebatas pembangunan dan tidak pada proses penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

G.    Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran menurut  Mardiasmo di bagi atas enam bagian yang harus dijalankan oleh pemerintah, di anataranya:

  1. Anggaran sebagai alat perencana (Planing Tool).
  2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool).
  3. Anggaran sebagai alat kebijakan.
  4. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
  5. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.
  6. Anggaran sebagai alat motivasi.

Sedangkan fungsi anggaran menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:

  1. Fungsi otorisasi: Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
  2. Fungsi perencanaan: Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  3. Fungsi pengawasan: Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

 

H.    Pendekatan Utama Perencanaan & Penyusunan  Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo mendefenisikan kedalam berbagai pendekatan utama perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik  ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Anggaran tradisional / konvensional

a.        Incrementalism : penambahan atau pengurangan besarnya anggaran pada item-item anggaran tahun sebelumnya tanpa pengkajian mendalam.

b.        Line item : anggaran didasarkan pada sifat dari penerimaan dan pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan dan pengeluaran yang telah ada, meskipun sudah tidak relevan.

c.        Cenderung sentralistik

Di era orde lama sistem  pengangaran publik dilakukan oleh pemrintah pusat melaui repilita 1 hingga replita 6,  dalam hal ini pemerintah daerah hanya menjalankan dan melaksanankan proses pembangunannya saja. Setiap pelaksanan kegiatan semua harus bertumpu pada proses yang diinginkan pusat, sementara daerah tidak diberikan wewenang sama sekali.

Sistem penganggaran yang sangat sentral ini ambruk dan berubah menjadi desentralisasi di era reformasi, seiring perubahan undang-undang hingga membuka peluang yang lebih besar terhadap daerah dalam mengelola dan mengatur keuangan yang sesuai dengan potensi-potensi daerah masing-masing.

2. Anggaran dengan pendekatan New Public Management (NPM)

a.        Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajamen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, & hierarkis menjadi model yang fleksibel & lebih mengakomodasi pasar.

b.        NPM berfokus pada kinerja organisasi, bukan pada kebijakan. Konsekuensinya, pemerintah dituntut utuk melakukan efisiensi, cost cutting & kompetisi tender.

I.       Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran

Conyers dan Hills dalam Arsyad (2002 : 19) yang mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Sementara itu, menurut Widjojo Nitisastro dalam Arsyad (2002 : 21) perencanaan berkisar pada dua hal: pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalm jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun dalam melaksanaka kegiatan pemerintah harus membuat ruang lingkup dan fungsi dokumen perencanaan daerah melalui:

1. RPJP daerah berfungsi:

a.        Pedoman Penyusunan Visi, Misi, dan Program Prioritas para calon kepala Daerah

b.        Pedoman Penyusunan RPJM Daerah

c.        RPJP Propinsi menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten /Kota

2. RPJM daerah berfungsi sebagai:

a.        Pedoman Bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan renstra SKPD menjadi Renstra SKPD

b.        Bahan utama penyusunan RKPD

c.        Dasar Evaluasi dan Laporan pelaksanaan atas kinerja Kepala Daerah

d.        RPJM Propinsi merupkan acuan dalam penyusunan RPJM Kabupaten / Kota

3. RKP Daerah (RKPD) digunakan dalam fungsinya sebagai:

a.        Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD

b.        Pedoman Penyusunan Rancangan APBD

J.     Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Di dalam proses pembangunan sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyaratakat, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Oakley (1991 :14), yang berpendapat bahwa “Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat”.

Sejalan dengan teori tentang partisipasi publik tersebut dan untuk memenuhi asas keterbukaan , pada tataran praktis, partisipasi masyarakat secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan (DPRD), dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejak penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan APBD, pelaksanaan APBD hingga pertanggungjawaban APBD.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah disalurkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu :

  1. pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota
  2. pelaksanaan musrenbang kecamatan
  3. pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan
  4. Penyusunan APBD
    1. Raperda tentang APBD, sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
    2. Setelah APBD ditetapkan dalam Perda, maka Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda tentang  APBD tersebut kepada masyarakat.
  5. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    1. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
    2. DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksana melaksanakan program pembangunan daerah
    3. Sehingga dalam proses pelaksanaan APBD, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam rangka pengawasan dan memberikan koreksi, masukan serta saran perbaikan secara langsung kepada Pemerintah Daerah, serta melalui saluran atau media yang tersedia seperti surat warga dalam media cetak, elektronik dan website Pemerintah Daerah. Selain itu partisipasi masyarakat tersebut juga dapat disalurkan melalui lembaga perwakilan (DPRD).
  6. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    1. Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (APBD), dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
    2. Selain menyusun laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,  maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan :

ü  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah (Menteri Dalam Negeri).

ü  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

ü  Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILLPD) kepada Masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Masalah Tranfaransi dan partisipasi public, memiliki sedikit klarifikasi yang masih menonjol pada saat proses penegelolaan keungan daerah dimana kelemahan birokrasi dapat membuka peluang terhadap aksi-aksi korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, biarpun dalam hal  pengawasan pemerintah berbagai hal dilakukan, tetapi pada aplikasinya kelemahan tersebut tetap dimanfaatkan oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut yang menglabui uang-uang yang merupakan hak publik.

Transparansi dan pastisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari demokratisasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. dalam hal ini fungsi perintah sebagai pelayanan publik dapat juga melaksanan perannya dengan baik dan benar-benar bertumpu pada keinginan rakyat banyak dan juga dapat meningkatkan peran daerah dalam pembangunan yang lebih bermartabat.

Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan  pertimbangan bahwa tingkat pemerintah daerah yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintah yang lebih langsung atau dekat dengan dampat atau akibat dari urusan yang ditangani. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintah daerah kepada masyarakat akan lebih terjamin.

About these ads

Perihal Afrizal WS Zaini
BIODATA Nama : Afrizal Woyla Saputra Zaini., S.IP Tempat/Tanggal Lahir : Seuradeuk/29 Juli 1990 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-Laki Nama Orang Tua : - Ayah : Zaini Djambi (Alm) Ibu : Mariyah Alamat di Aceh : Ds. Seuradeuk Kec.Woyla Timur Kab. Aceh Barat Alamat di Malang : Asrama Mahasiswa Aceh, Jl. Bendungan Jatigede No. 03 Telp 0341-576156/HP 085277784400. Malang Pekerjaan : Wiraswasta Fak/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang E-mail : awszaini@yahoo.com Twitter :@afrizalwoyla Riwayat Pendidikan : 1.Sekolah Dasar Negeri Meutulang : 1997-2003 2.Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureumeu : 2003-2006 3.Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Meulaboh : 2006-2009 4.Universitas Muhammadiyah Malang : 2009 - 2013 Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Pemuda & Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang 2009-2010, dan 2010-2011. 2. Sekretaris Asrama Mahasiswa Aceh Malang 2009-2010. 3. Ketua Panitia Pembangunan Asarama Aceh Malang Anggaran 2010 4. Ketua Umum Angkatan 2009 Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. 5. Ketua Departemen Politik Hukum Dan HAM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM 2010 - 2011. 6. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP UMM. 7. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIP UMM. 8. Sekretaris Panitia Day Of Tsunami ” Masa Depan Aceh Pasca Tsunami” Tahun 2009. 9. Anggota Paskibraka Kabupaten Aceh Barat Angkatan 63 Tahun 2008. 10. Anggota Nasional Demokrat DPC Kabupaten Aceh Barat.

One Response to PELIMPAHAN WEWENANG KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH

  1. Moon Rae Kim mengatakan:

    makasih.. sangat penting buat tugas kuliah..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: