LOGIKA HUKUM DAN POLITIK

Logika Hukum dan Politik

Keriuhan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century berakhir sudah. Pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun disebut sebagai kesalahan dan sejumlah nama dituding harus bertanggung jawab.

Kini, bola panas dilempar ke penegak hukum, khususnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para demonstran sudah berancang-ancang menyerbu KPK, sebagian telah menyiapkan posko. DPR juga menyiapkan tim pengawalan rekomendasi mereka, padahal ada lompatan yang sangat jauh antara logika politik ke logika hukum. Bagaimana menghubungkannya?

1. Logika hukum

KPK berkali-kali menyatakan, rekomendasi DPR itu tak berpengaruh terhadap proses penyelidikan yang tengah dilakukan. Pun pembelaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tentang dana talangan (bail out) itu sudah benar dan kebijakan tak bisa dipidanakan, juga tak akan membuat KPK bergeming.

Lembaga penegak hukum memiliki logika sendiri, yaitu logika hukum. ”Kalau ada bukti pelanggaran hukum, minimal dua, kasus akan diangkat. Dan siapa pun bisa diperiksa,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto.

Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, KPK hanya bisa menangani kasus Bank Century terkait dengan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan ada kerugian negara. Di luar itu menjadi kewenangan penegak hukum lain. ”Banyak aspek pidana kasus Bank Century yang tidak bisa ditangani KPK. Pidana perbankan paling banyak. Karena itu, harus ada pertemuan dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk koordinasikan hal ini,” katanya.

Ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej, menguatkan perspektif hukum KPK tersebut. Menurut dia, hanya penyidik yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah sudah ada bukti permulaan cukup bagi suatu perbuatan melawan hukum. Rekomendasi Pansus hanya sebagai bukti permulaan. Soal kecukupannya, merupakan independensi penyidik. Apalagi ditegaskan dalam Undang-Undang Hak Angket DPR bahwa hasil Pansus bukanlah bukti hukum.

”Ditindaklanjuti atau tidak, tergantung niat baik Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, atau pimpinan KPK,” ujarnya.

Namun, pakar hukum tata negara UGM, Fadjrul Falaakh, menyatakan, hasil Pansus dapat dimaknai sinyal dukungan kepada penegak hukum untuk mempercepat penyelidikan dan penyidikan.

Rekomendasi Pansus DPR memang hanya memberi dukungan moral kepada penegak hukum. Lalu, mau dikemanakan bola panas rekomendasi DPR semestinya dibawa?

2. Logika politik

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Nur Solihin, mengatakan, Pansus seharusnya tidak memberi rekomendasi. Kerja Pansus seharusnya berhenti pada pernyataan ada-tidaknya pelanggaran hukum. Apabila terdapat pelanggaran hukum, tambahnya, angket bisa ditindaklanjuti dengan menggunakan hak-hak DPR lain seperti hak menyatakan pendapat. Akan sia-sia jika tidak ada tindak lanjut dari sebuah kesimpulan yang dihasilkan oleh penyelidikan Pansus.

”Kalau tidak dilanjutkan, lantas buat apa mereka melakukan penyelidikan? Hasilnya mau diapakan?” tanya Solihin.

Hal senada juga diungkapkan oleh hakim konstitusi Akil Mochtar. Sementara itu, pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hasyim Asy’ari, menjelaskan, hal tersebut tergantung dari konstelasi politik di DPR, apakah akan melanjutkan proses tersebut atau tidak. Namun, Fajrul menilai hasil Pansus tidak cukup kuat dijadikan dasar untuk menggalang hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pada pemakzulan.

Meskipun DPR mengamini kesimpulan adanya pelanggaran hukum, tidak serta-merta hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti melakukan langkah pemakzulan kepada Wakil Presiden Boediono. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, sejauh ini Boediono masih aman karena tidak ada tanda-tanda menuju pemakzulan. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie pun menyatakan hal serupa.

Proses menuju pemakzulan memang panjang dan berliku. Setidaknya masih harus melalui dua jembatan.

Pertama, hak menyatakan pendapat. Kedua, rapat paripurna untuk menentukan bahwa DPR akan membawa proses tersebut ke MK.

Menurut Solihin, hak menyatakan pendapat ini pun bisa berujung pada dua hal. Pertama, berujung ke presiden, misalnya menyangkut hal-hal yang membutuhkan perbaikan. Kedua, berujung di MK apabila hak menyatakan pendapat itu berkenaan dengan mereka yang duduk di lembaga kepresidenan (presiden atau wapres).

”Untuk itu, perlu beberapa anggota DPR yang mengajukan inisiatif jika ingin menggunakan hak menyatakan pendapat,” kata Solihin.

Usulan ini kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disetujui penggunaan hak menyatakan pendapat. Apabila disetujui, DPR membentuk Pansus untuk Hak Menyatakan Pendapat, kemudian hasilnya dibawa ke paripurna lagi untuk memutuskan akan dibawa ke manakah hak menyatakan pendapat tersebut.

About these ads

Perihal Afrizal WS Zaini
BIODATA Nama : Afrizal Woyla Saputra Zaini., S.IP Tempat/Tanggal Lahir : Seuradeuk/29 Juli 1990 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-Laki Nama Orang Tua : - Ayah : Zaini Djambi (Alm) Ibu : Mariyah Alamat di Aceh : Ds. Seuradeuk Kec.Woyla Timur Kab. Aceh Barat Alamat di Malang : Asrama Mahasiswa Aceh, Jl. Bendungan Jatigede No. 03 Telp 0341-576156/HP 085277784400. Malang Pekerjaan : Wiraswasta Fak/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang E-mail : awszaini@yahoo.com Twitter :@afrizalwoyla Riwayat Pendidikan : 1.Sekolah Dasar Negeri Meutulang : 1997-2003 2.Madrasah Tsanawiyah Negeri Peureumeu : 2003-2006 3.Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Meulaboh : 2006-2009 4.Universitas Muhammadiyah Malang : 2009 - 2013 Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Pemuda & Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang 2009-2010, dan 2010-2011. 2. Sekretaris Asrama Mahasiswa Aceh Malang 2009-2010. 3. Ketua Panitia Pembangunan Asarama Aceh Malang Anggaran 2010 4. Ketua Umum Angkatan 2009 Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. 5. Ketua Departemen Politik Hukum Dan HAM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM 2010 - 2011. 6. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP UMM. 7. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIP UMM. 8. Sekretaris Panitia Day Of Tsunami ” Masa Depan Aceh Pasca Tsunami” Tahun 2009. 9. Anggota Paskibraka Kabupaten Aceh Barat Angkatan 63 Tahun 2008. 10. Anggota Nasional Demokrat DPC Kabupaten Aceh Barat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: