HUKUM ADAT (TINJAUAN ASPEK BUDAYA)

HUKUM ADAT 

(Tinjaun Aspek Budaya)

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini., S.IP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau tradisi. Hubungannya dengan hukum adalah bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi atau dijadikan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Memahami Hukum Adat dimulai dari pengetian dan istilah hukum adat itu sendiri, menurut Snouck Hurgronje Adat Recht atau Hukum Adat adalah adat-adat yang mempunyai akibat hukum, atau dengan kata lain disebut dengan hukum adat jika adat tersebut memepunyai akibat hukum. Diantara manfaat mempelajari hukum adat adalah untuk memahami budaya hukum Indonesia, dengan ini kita akan lebih mengetahui hukum adat yang mana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional.

Lebih jauh membahas tentang Hukum Adat, suatu adat dikatakan sebagai hukum adat atau seingkatnya yang merupakan karakteristik hukum adat adalah hukum yang umumnya tidak ditulis, peraturan-peraturan yang ada kebanyakan merupakan petuah yang memuat asas perikehidupan dalam bermasyarakat serta kepatuhan seseorang terhadap hukum adat akan lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Lalu bagaimana dengan hukum adat yang selanjutnya ada dan dikatakan sebagai Aspek Kebudayaan, serta letaknya dalam kerangka kebudayaan itu, jawaban dari beberapa pertanyaan ini akan kami bahas di bab selanjutnya.

Baca pos ini lebih lanjut

CATATAN MOTIFASI

CATATAN MOTIFASI

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

Nama saya Afrizal Woyla Saputra Zaini berasal dari provinsi Aceh. Kini saya baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur-Indonesia. Saya lahir di Meulaboh Provinsi Aceh-Indonesia pada 29 Juli 1990, anak bungsu dari enam bersaudara. Jenjang pendidikan yaitu SDN Meutulang (2003), MTsN Peureumeu (2006), SMA Muhammadiyah 6 Meulaboh (2009) dan Sarjana Strata I Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM (2012) dengan gelar S.IP.

Adapun Prestasi yang pernah diraih diantaranya adalah penghargaan Siswa Teladan SMA Muhammadiyah Tahun (2007); Siswa Pengabdi Alam Kabupaten Aceh Barat (2007); Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Aceh Barat 2008; peraih penghargaan mahasiswa penggerak kreatifitas masyarakat Kabupaten Aceh Barat (2010); serta peraih IP Tertinggi semester III dan IV Tahun (2010-2011); dan semester akhir mendapatkan IP 4,00, serta menyandang penghargaan IPK terbaik II se Fakultas dalam Wisuda periode I tahun 2013 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sisi lain saya juga telah menulis beberapa Karya Ilmiah dan penulisan opini publik dimedia cetak lokal diantaranya yang telah dimuat berjudul “Otonomi Khusus Aceh Disimpang Jalan” dan “Satu Kata Untuk Aceh (Refleksi Aneuk Rantau)”.   Baca pos ini lebih lanjut

PENGERTIAN BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA

PENGERTIAN BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

 

 A. Pengertian Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi berasal dari kata bureau yang bearti meja atau kantor, dan kata kratia yang berarti pemerintah. Kantor disini bukan menunjukan sebuah tempat melainkan pada sebuah system kerja yang berada dalam kantor tersebut.

Dalam kamus bahasa jerman arti kata birokrasi adalah kekuasaan dari berbagai departemen pemerintahan dalam menentukan kebijakan system administrasi sipil dalam kewarganegaraan. Dalam kamus besar bahasa Italia adalah kekuasaan pejabat dalam administrasi pemerintah.

      Blau dan Meyer bapak ahli sosiologi mendefinisikan birokrasi adalah satu system control dalam sebuah organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional dan sistematis yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas administrasi

Birokrasi pemerintah merupakan system pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah karena telah berlandaskan hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai susunan cara kerja yang sangat lambat, dan menurut pada tata aturan yang banyak likunya. Baca pos ini lebih lanjut

ASPEK MANAJEMEN

ASPEK MANAJEMEN

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.      Latar Belakang

Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman.Selanjutnya, bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilahmanajemen mengandung tiga pengertian yaitu:Manajemen sebagai suatu proses,Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen,Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Science) Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda-beda definisi yangdiberikan oleh para ahli.

Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertianyang pertama itu, dikemukakan tiga buah definisi.Dalam Encylopedia of the Social Sience dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses denganmana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.Selanjutnya,

Hilman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melaluikegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitasmanajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalamsuatu badan tertentu disebut manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah seni (Art) atau suatu ilmu pnegetahuan. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemenadalah seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya. Baca pos ini lebih lanjut

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN ACEH DENGAN MODEL GEORGE C. EDWARDS

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN ACEH

(MODEL GEORGE C. EDWARDS)

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.       Latar Belakang

Dengan terbentuknya kebijakan tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada 2010 bagi seluruh masyarakat di provinsi itu baik kaya maupun miskin dengan sistem asuransi, diharapkan kualitas kesehatan warga setempat menjadi lebih meningkat. Pemerintah Aceh melalui APBA 2010, mengalokasikan dana sekitar Rp. 425 miliar untuk program JKA. Program JKA mencakup 3,8 juta penduduk dari 4,3 juta warga Aceh. Dari target ini diprioritaskan pada 1,2 juta warga yang sampai kini belum mendapat jaminan kesehatan dari Askes, Jamkesmas dan asuransi kesehatan lainnya. Misi dan tujuan JKA bukan mengejar jumlah untuk dilayani tapi kualitasnya. Karenanya, pelayanan rumah sakit (RS) maupun Puskesmas kepada masyarakat diharapkan lebih optimal dan lebih baik ke depan dengan adanya bantuan pemerintah melalui program pembangunan Aceh Sehat 2010.

Terlepas dari dinamika positif dan negatifnya program JKA, fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis untuk saat ini. Yang menjadi persoalan kemudian adalah saat ini program JKA tidak diiringi dengan peraturan dan regulasi yang memadai untuk menjamin keberlangsungan program ini kedapan. Sampai dengan detik ini, belum ada suatu aturan dalam bentuk qanun atau peraturan daerah yang akan menjamin kelangsungan program ini di Aceh, hal ini sangat penting untuk memastikan agar program JKA memiliki kekuatan hukum yang memadai dalam implementasinya.

 

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

  1. Apakah yang dimaksud dengan program JKA?
  2. Bagaimana Model Kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh di terapkan?
  3. Bagaimana implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)? Baca pos ini lebih lanjut

DEFENISI KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT PAKAR

DEFENISI KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT PAKAR

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu  maupun untuk melakukan tidakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik. Baca pos ini lebih lanjut

BEBIJAKAN BERAS MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) UNTUK SIAPA?

BEBIJAKAN BERAS MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) UNTUK SIAPA?

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini


 Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008

Kebijakan Raskin dipandang sebagai langkah strategis mengingat perannya yang sangat berarti dalam membantu menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang jumlahnya relatif banyak. meneliti masalah yang berkaitan dengan sistem distribusi, pelaksanaan distribusi, sasaran penerimaan manfaat, model supervisi dan pengendaliannya serta sistem monitoring dan evaluasinya

Program Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. RASKIN merupakan metaforfosis dari Kebijakan Operasi Pasar Khusus / OPK yang bertujuan untuk lebih menjelaskan arti Program sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan di lapangan. Baca pos ini lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.