ASPEK MANAJEMEN

ASPEK MANAJEMEN

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.      Latar Belakang

Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman.Selanjutnya, bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilahmanajemen mengandung tiga pengertian yaitu:Manajemen sebagai suatu proses,Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen,Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Science) Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda-beda definisi yangdiberikan oleh para ahli.

Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertianyang pertama itu, dikemukakan tiga buah definisi.Dalam Encylopedia of the Social Sience dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses denganmana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.Selanjutnya,

Hilman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melaluikegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitasmanajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalamsuatu badan tertentu disebut manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah seni (Art) atau suatu ilmu pnegetahuan. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemenadalah seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya. Baca tulisan ini lebih lanjut

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN ACEH DENGAN MODEL GEORGE C. EDWARDS

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN ACEH

(MODEL GEORGE C. EDWARDS)

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.       Latar Belakang

Dengan terbentuknya kebijakan tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada 2010 bagi seluruh masyarakat di provinsi itu baik kaya maupun miskin dengan sistem asuransi, diharapkan kualitas kesehatan warga setempat menjadi lebih meningkat. Pemerintah Aceh melalui APBA 2010, mengalokasikan dana sekitar Rp. 425 miliar untuk program JKA. Program JKA mencakup 3,8 juta penduduk dari 4,3 juta warga Aceh. Dari target ini diprioritaskan pada 1,2 juta warga yang sampai kini belum mendapat jaminan kesehatan dari Askes, Jamkesmas dan asuransi kesehatan lainnya. Misi dan tujuan JKA bukan mengejar jumlah untuk dilayani tapi kualitasnya. Karenanya, pelayanan rumah sakit (RS) maupun Puskesmas kepada masyarakat diharapkan lebih optimal dan lebih baik ke depan dengan adanya bantuan pemerintah melalui program pembangunan Aceh Sehat 2010.

Terlepas dari dinamika positif dan negatifnya program JKA, fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis untuk saat ini. Yang menjadi persoalan kemudian adalah saat ini program JKA tidak diiringi dengan peraturan dan regulasi yang memadai untuk menjamin keberlangsungan program ini kedapan. Sampai dengan detik ini, belum ada suatu aturan dalam bentuk qanun atau peraturan daerah yang akan menjamin kelangsungan program ini di Aceh, hal ini sangat penting untuk memastikan agar program JKA memiliki kekuatan hukum yang memadai dalam implementasinya.

 

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

  1. Apakah yang dimaksud dengan program JKA?
  2. Bagaimana Model Kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh di terapkan?
  3. Bagaimana implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)? Baca tulisan ini lebih lanjut

DEFENISI KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT PAKAR

DEFENISI KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT PAKAR

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu  maupun untuk melakukan tidakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik. Baca tulisan ini lebih lanjut

BEBIJAKAN BERAS MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) UNTUK SIAPA?

BEBIJAKAN BERAS MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) UNTUK SIAPA?

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini


 Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008

Kebijakan Raskin dipandang sebagai langkah strategis mengingat perannya yang sangat berarti dalam membantu menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang jumlahnya relatif banyak. meneliti masalah yang berkaitan dengan sistem distribusi, pelaksanaan distribusi, sasaran penerimaan manfaat, model supervisi dan pengendaliannya serta sistem monitoring dan evaluasinya

Program Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. RASKIN merupakan metaforfosis dari Kebijakan Operasi Pasar Khusus / OPK yang bertujuan untuk lebih menjelaskan arti Program sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan di lapangan. Baca tulisan ini lebih lanjut

PERAN PENERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN INVESTASI INDONESIA

PERAN PENERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN INVESTASI INDONESIA

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.      Latar Belakang Masalah

Secara konsep, investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini (sekarang, present) dengan harapan mendapatkan manfaat (di kemudian hari, future).

Dengan demikian, pengembangan investasi secara nasional dapat diartikan dengan mengorbankan sumber kekayaan alam (yang sebagiannya adalah sumber kehidupan anakcucu kita di kemudian hari) saat ini, tentunya dengan meningkatkan kesejahteraan anak bangsa, termasuk generasi muda sampai anak-cucu kita selama negara ini masih ada. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.

Indonesia masih dalam peringkat rendah dalam iklim investasi global di beberapa indicator perbandingan global. Walaupun, Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi global di Indonesia dengan mengambil langkah-langkah melalui paket-paket reformasi kebijakan yang sebelumnya menjadi masalah besar bagi investor-investor swasta, seperti pajak, cukai, kerangka investasi, dan sector keuangan, dan telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk memperbaiki iklim investasi tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia terlebih akhir-akhir ini Indonesia mengalami cambukan yang hebat oleh pihak-pihak instansi yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini menjadi tamparan yang pelak bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada. Oleh karena itu, Korupsi kelembagaan adalah hambatan utama dibidang ini, juga masih banyak reformasi yang belum diterapkan secara efektif dan merata di Lapangan. Baca tulisan ini lebih lanjut

RENDAHNYA DAYA SAING NEGARA INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA MAJU

RENDAHNYA DAYA SAING NEGARA INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA MAJU

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

BAB I

PENDAHULUAN

  

A.   Latar Belakang

Peringkat daya saing yang semakin menurun mengindikasikan bahwa daya saing Indonesia di perdagangan internasional semakin menurun. Kekayaaan alam yang melimpah sepertinya kurang berperan dalam peningkatan daya saing Indonesia.

Hal ini mengindikasikan adanya hambatan yang menyebabkan daya saing Indonesia menurun. Peran pemerintah dalam mengupayakan peningkatan daya saing seharusnya dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di perdagangan internasiona

Daya saing menurut Michael Porter (1990) adalah produktivitas yang didefinisikan sebagai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Menurut World Economic Forum, daya saing nasional adalah kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Menurut Lall (1998), ada lima faktor determinan sebagai penyebab rendahnya pembangunan sains dan teknologi nasional, yakni (1) sistem insentif, (2) kualitas SDM, (3) informasi teknologi dan pelayanan pendukung, (4) dana, dan (5) kebijakan sains dan teknologi sendiri.

Dalam hal sistem insentif, misalnya, kebijakan makro ekonomi nasional masih kurang kondusif dalam mendorong pengembangan kemandirian sains dan teknologi. Demikian pula dengan kualitas SDM, keterbatasan dana dan manajemen. Baca tulisan ini lebih lanjut

DEMOKRASI DAN SYURA DALAM PANDANGA ISLAM

DEMOKRASI DAN SYURA DALAM PANDANGA ISLAM

Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini

Sebagian kaum muslimin mengidentikkan antara syura dan demokrasi, menganggap sama antara keduanya, atau minimal membenarkan demokrasi karena musyawarah/syura juga diakui dalam sistem demokrasi. Artikel ini berusaha memaparkan syura secara ringkas dan nantinya akan berujung pada pemaparan sisi-sisi perbedaan antara syura dan demokrasi yang merupakan produk sekulerisme.

Definisi Syura

Menurut bahasa, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu [Mu'jam Maqayis al-Lughah 3/226].

Sedangkan secara istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura, diantara mereka adalah Ar Raghib al-Ashfahani yang mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta syura [Al Mufradat fi Gharib al-Quran hlm. 207].

Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki [Ahkam al-Quran 1/297].

Sedangkan definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran [Asy Syura fi Zhilli Nizhami al-Hukm al-Islami hlm. 14].

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, kita dapat mendefinisikan syura sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan [Asy Syura fi al-Kitab wa as-Sunnah hlm. 13]. Baca tulisan ini lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.